Komisi IV DPRD Kukar Gali Inovasi Perlindungan Perempuan dan Anak dari DP3AKB Balikpapan
.
Garda.co.id, Kukar – Pada Jumat, 16 Mei 2025, suasana hangat dan penuh semangat mewarnai ruang rapat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan. Rombongan Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan kunjungan kerja sebagai bentuk koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan tugas mereka di bidang kesejahteraan rakyat.
Dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Andi Faisal biasa akrab disapa Ical dan rombongan disambut oleh Sekretaris DP3AKB Balikpapan, Eni, beserta Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Esti Santi Pratiwi. Kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi antar daerah, melainkan juga menjadi kesempatan pembelajaran bersama untuk semakin meningkatkan perlindungan bagi kelompok rentan.
Ical menyatakan, “Kami datang untuk belajar dan berbagi. DP3AKB Balikpapan telah mengembangkan berbagai layanan yang kami nilai bisa dijadikan model untuk kebijakan di Kukar.”
Salah satu layanan unggulan yang mendapat perhatian adalah posko bantuan hukum khusus perempuan korban kekerasan, Pusat Layanan Terpadu (PLT), serta Rumah Aman (shelter) untuk meringankan penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perdagangan orang (trafficking).
“Keberadaan shelter sangat krusial sebagai tempat pemulihan psikologis dan fisik bagi korban. Inovasi ini memberikan inspirasi besar bagi kami,” tambah Ical.
Selain itu, anggota Komisi IV lainnya seperti Budiman, Muhammad Idham, Ahmad Yani, Mitfaul Janah, Fadlon Nisa, Sri Muryani, Sopan Sopian, Syarifuddin, dan Hamdiah turut aktif mengajukan berbagai pertanyaan seputar teknis operasional layanan, pendanaan, hingga strategi pencegahan kekerasan berbasis gender.
DP3AKB Balikpapan menjelaskan pendekatan integratif yang mereka jalankan, termasuk kerja sama erat dengan aparat penegak hukum, psikolog, dan relawan masyarakat sipil. Penanganan kasus prostitusi dan kejahatan seksual berbasis teknologi informasi juga menjadi bagian penting dari pembahasan.
Ical menutup dengan menyatakan, “Kunjungan ini bukan sekadar formalitas, tapi sebuah proses untuk memperkaya perspektif demi merumuskan kebijakan yang lebih manusiawi dan berpihak pada korban.”
Komisi IV DPRD Kukar berkomitmen memperkuat peran pemerintah daerah dalam perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan kesejahteraan keluarga di Kutai Kartanegara. Sinergi antar daerah ini diharapkan mampu menjadi kekuatan bersama membangun sistem sosial yang lebih peduli dan tangguh. (Adv/fa)
