Muhammad Bijak Ilhamdani Dorong Kolaborasi Elit dan Otorita dalam Sosialisasi Reforma Agraria
Garda.co.id, PPU – Muhammad Bijak Ilhamdani, Anggota DPRD Penajam Paser Utara, mengungkapkan pandangannya terhadap isu yang dihadapi oleh masyarakat terdampak Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) saat diwawancarai di salah satu kafe di Waru.
Menurutnya, terdapat misspersepsi yang muncul dari berbagai pihak terkait proses reforma agraria di daerah tersebut. Salah satunya adalah masyarakat adat yang mungkin merasa tidak dilibatkan secara maksimal, meskipun sebenarnya pihak Otorita dan tim reforma agraria telah berupaya melibatkan mereka.
“Yang kami dapat dari teman-teman otorita kemudian tim reforma agraria mereka juga pasti mengikutkan, tetapi ternyata faktanya masih banyak hal-hal yang perlu dikomunikasikan,” ungkap Bijak, pada Jumat (29/3/2024).
Bijak menyoroti kesenjangan komunikasi antara elit dan masyarakat sebagai faktor utama dalam timbulnya misspersepsi. Sebagai solusi, ia mendorong agar komunikasi yang efektif harus dimulai dari pihak Otorita dan tim reforma agraria. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir konflik yang mungkin timbul akibat misspersepsi dan menjaga stabilitas di Penajam Paser Utara.
“Saya melihat posisi ini memang ada gap komunikasi antara elit dan masyarakat, nah saya mendorong sebagai anggota DPRD tentu komunikasi itu harus dimulai dari elit, otorita, tim reforma agraria, itu yang harus memulai untuk sosialisasi, mereka yang harusnya menyampaikan di awal sehingga konflik-konflik misspersepsi yang muncul itu bisa diminimalisir,” tambahnya.
Meskipun isu IKN memiliki dampak positif, Bijak juga mengakui bahwa sensitivitas terhadap isu tersebut perlu diperhatikan. Dia menekankan pentingnya komunikasi yang lebih efektif dari pihak terkait, terutama dalam mengkomunikasikan kebijakan dan keputusan kepada masyarakat.
“Isu IKN ini disatu sisi positif disisi lain itu menimbulkan sensitivitas,” jelasnya.
Dalam mengakhiri wawancara, Bijak menegaskan pentingnya meminimalisir misspersepsi melalui komunikasi yang efektif, sehingga isu tersebut tidak memunculkan konflik yang lebih besar.
“Misspersepsi itu pasti akan ada tapi kan ga mungkin kita biarkan untuk terus melebar, ya kita minimal minimalisir dengan cara komunikasi tadi itu, ya kami juga mendorong pihak terkait termasuk elit dan otorita, untuk memulai komunikasi aktif dengan masyarakat setempat sebagai langkah awal dalam menjaga stabilitas dan menghindari konflik yang tidak diinginkan,” tandasnya. (DPRDPPU/Adv/Mr)
