Pemkot Samarinda Komitmen Bakal Bangun 2 Pelabuhan Tanpa Gunakan APBD
Garda.co.id, Samarinda – Percepatan pembangunan Infrasturktur di Kota Samarinda terus didorong untuk menunjang perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur. Salah satunya dengan membangun pelabuhan yang lebih luas dan efektif.
Pemerintah Kota Samarinda terus mengupayakan pembangunan pelabuhan tersebut dengan meninjau langsung beberapa titik yang akan dibangun menjadi pelabuhan dan melakukan pertemuan ke PT Pelabuhan Samudra Palaran (Samudra Indonesia) Jalan Diponegoro RT. 18 Samarinda, pada Sabtu (20/04/2024).
Wali Kota Samarinda, Andi Harun turun langsung melihat lokasi pembangunan pelabuhan yang terletak di Jalan kelapa RT. 08 Keluarahan Bukuan Kecamatan Palaran.
Selain itu, Andi Harun juga meninjau kawasan Balik Buaya yang juga akan di bangun Pelabuhan Peti Kemas yang lebih luas, dengan lahan kurang lebih 35 hektare di Kelurahan Bentuas Kecamatan Palaran.
Setelah meninjau beberapa lokasi tersebut, Andi harun menyampaikan bahwa TPK Palaran membutuhkan pengembangan karena kapasitasnya telah mencapai 300 ribu TEUs (twenty-foot equivalent unit).
“Ketika pelabuhan pindah ke Palaran, seharusnya pelabuhan Yos Sudarso itu ditutup. Namun faktanya kita belum berhasil membangun pelabuhan penumpang di Palaran. Sehingga Pelabuhan Yos Sudarso belum bisa kita pindah ke Palaran. Karena kita belum memiliki pelabuhan penumpang,” ujar Andi harun saat meninjau lokasi pelabuhan.
Andi Harun menyampaikan, pelabuhan tersebut akan dibangun tanpa menggunakan APBD. Pemkot Samarinda telah melakukan kerjasama antara PT Samudra Indonesia dan PT Pelindo milik BUMN untuk membangun pelabuhan penumpang dan Pelabuhan Peti Kemas.
“Jika lahan kita saat ini dimanfaatkan, maka penambahan fasilitas pun akan terwujud. Seperti pergudangan dan parkir kontainernya dengan kapasitas bisa tercukupi untuk 100 hingga 150 tahun ke depan,” harap Andi Harun.
Menurutnya, pergerakan perekonomian di Samarinda dapat mengalami peningkatan yang sangat luar biasa jika harapan tersebutdapat terwujud. Berbagai pengembangan usaha bisa dilakukan, jika memiliki pelabuhan yang komprehensif, dan dapat membuka lapangan pekerjaan baru.
Meskipun pembangunan pelabuhan ini sudah dicanangkan, Pemkot juga menemukan kendala baru yakni keterbatasan akses jalan menuju ke lahan tersebut, sehingga perlu pembebasan lahan milik masyarakat.
Sementara itu, ada sekitar 42 rumah milik masyarakat yang masuk ke dalam peta bidang perencanaan untuk membuka jalan yang dibutuhkan.
“Sebagai Pemerintah didalam ini memiliki kewajiban dengan memberikan akses jalan. Oleh karenanya, saya telah memerintahkan Camat dan Lurah untuk berkoordinasi dengan Dinas PUPR dan BPKAD untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi rumah maupun tanah milik masyarakat yang masuk ke dalam peta bidang tersebut,” tegas Andi Harun.
Andi harun menyatakan bahwa pihaknya akan masuk ke dalam kerjasama ketiga belah pihak tersebut mengenai potensi pendapatan daerah dari rencana itu. Mengingat, Pemkot Samarinda memiliki saham di TPK Palaran dalam bentuk Golden Share, yakni 26.5 persen.
“Saya mendorong agar ada B to B antara PT RAE Energi Investama dengan PT Samudera Indonesia. Sebagai penengahnya ada KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) sebagai regulator, sehingga harapannya ini segera terwujud pembangunannya tahap 1 yakni pada Bulan Juni ini,” ucap Andi Harun.
Akhir, Andi Harun berharap, Samarinda kelak tidak lagi berharap dengan batu bara yang pasti akan habis bila di ambil secara terus menurus, dengan menjadikan Kota Samarinda sebagai Kota Industri dan Jasa, ketergantungan Samarinda terhadap batu bara dapat diminimalisir, sehingga masyarakat pun langsung mendapatkan efek dari pembangunan dan kemajuan Kota Samarinda di masa yang akan datang.
