Akurasi Data Bansos Jadi Catatan Penting Dalam RDP Dinsos Dan DPRD Samarinda
Garda.co.id, Samarinda – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyoroti dua persoalan krusial dalam sektor kesejahteraan sosial, yakni progres realisasi anggaran tahun 2026 dan akurasi data penerima bantuan sosial (bansos).
Kedua hal tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (Hearing) bersama Dinas Sosial (Dinsos) Kota Samarinda yang digelar di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 Gedung DPRD Kota Samarinda, sebagai bagian dari evaluasi kinerja sekaligus penyusunan program kerja tahun 2027.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti menyampaikan bahwa dalam rapat membahas terkait progres yang telah dilakukan Dinsos selama tahun 2026 mulai dari kegiatan serta laporan keuangannya.
”Karena kita mau membahas masalah perubahan di 2026 dan rencana kerja di 2027. Jadi sama, progres anggaran yang dari APBD 2026, progresnya seperti apa, mulai pembangunan fisik sampai keuangan, biaya rutin dan lain sebagainya. Serta kendala-kendala yang dihadapi di lapangan saat ini,” sebutnya.
Ia mengungkapkan, meskipun program kerja Dinsos telah berjalan dengan baik sejauh ini namun akurasi data penerima bansos menjadi catatan krusial. Saat ini, Dinsos tengah melakukan pembaruan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Lanjut Puji, pembaruan data perlu dilakukan setiap tiga bulan sekali dan tidak boleh ditunda mengingat data kemiskinan masyarakat sangat dinamis.
”Karena data-data itu kan berjalan ya, ada orang yang meninggal, ada orang yang pindah dan lain sebagainya. Jadi misalnya data-data kemiskinan, data kemiskinan juga nggak selalu seribu gitu, itu selalu berubah-ubah,” terangnya.
Dilain sisi, Puji juga membahas terkait stabilitas anggaran dalam memenuhi layanan dasar masyarakat. Ia meminta untuk usulan anggaran terhadap program yang berkaitan dengan sosial kedepannya tidak lagi mengalami pemotongan seperti tahun-tahun sebelumnya.
”Harapannya sih ditambah ya, karena mudah-mudahan tidak ada efisiensi kembali. Kalau dulu kan misalnya kita anggarkan Rp23 miliar dari usulan mereka, ternyata begitu ada efisiensi akhirnya jadi Rp17 miliar,” imbuhnya.
Puji berharap dengan anggaran yang memadai di tahun mendatang maka layanan dasar masyarakat seperti bantuan sosial dalam dijalankan dengan maksimal. (Dry/Adv/DPRDSamarinda)
