DPRD SamarindaPariwara

Baru Dua Koperasi Berjalan, DPRD Samarinda Pertanyakan Rencana Penyaluran Gaji ASN Lewat KDKMP

Garda.co.id, SAMARINDA – Kesiapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Samarinda kembali menjadi sorotan. Dari total 59 kelurahan, baru dua koperasi yang disebut telah menjalankan aktivitas. Kondisi tersebut memunculkan keraguan DPRD terhadap rencana pemerintah menjadikan koperasi sebagai saluran pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN).

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai rencana pengalihan penyaluran gaji ASN melalui KDKMP berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak didukung kesiapan sistem dan operasional. Menurutnya, tugas tersebut membutuhkan infrastruktur, sistem transaksi, serta sumber daya manusia yang memadai.

Iswandi mengatakan, perbankan selama ini telah memiliki pengalaman dan perangkat operasional untuk melayani pembayaran gaji dalam jumlah besar. Sementara koperasi masih membutuhkan pembenahan kelembagaan sebelum diberikan tanggung jawab yang lebih besar.

“Jangan sampai pemerintah memberikan tanggung jawab sebesar itu kepada koperasi yang belum tentu siap. Menyalurkan gaji pegawai bukan pekerjaan sederhana karena membutuhkan sistem yang stabil dan bisa menjamin pembayaran berjalan lancar,” kata Iswandi.

Politikus PDI Perjuangan itu juga mengingatkan bahwa perubahan mekanisme pembayaran gaji ASN berpotensi memengaruhi perputaran dana di perbankan daerah, khususnya Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Selama ini, pembayaran gaji ASN melalui rekening perbankan menjadi salah satu sumber perputaran dana. Jika mekanismenya dialihkan melalui koperasi, BPD berpotensi kehilangan sebagian sumber dana yang mendukung aktivitas perbankan dan pembiayaan ekonomi daerah.

“Selama ini gaji ASN masuk melalui rekening di BPD sehingga ada perputaran uang di bank daerah. Kalau nantinya langsung disalurkan melalui koperasi dari pusat, tentu ada dana yang tidak lagi masuk ke perbankan daerah. Dampaknya terhadap keberlangsungan BPD harus benar-benar dihitung,” ujarnya.

Tak hanya persoalan dampak ekonomi, Iswandi turut mempertanyakan kesiapan teknis KDKMP dalam menjamin kelancaran pembayaran gaji. Ia menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi gangguan jaringan, kesalahan transaksi, maupun kendala administrasi.

BACA JUGA :  Ahmad Yani: Transisi Kepemimpinan Harus Tertib, Berkelanjutan, dan Penuh Tanggung Jawab

Baginya, keterlambatan pembayaran gaji dapat merugikan ASN karena menyangkut hak pegawai yang harus diterima sesuai jadwal.

Keraguan tersebut juga berkaitan dengan kondisi koperasi Merah Putih di Samarinda yang menurut pengamatannya belum seluruhnya beroperasi secara optimal. Ia mencontohkan koperasi di kawasan Lempake dan Harapan Baru yang dinilai masih menghadapi kendala dalam menjalankan kegiatan operasional.

Bahkan, Iswandi menyebut terdapat koperasi yang tidak konsisten membuka layanan meskipun sebelumnya telah diresmikan.

“Kalau operasionalnya saja belum berjalan maksimal, bagaimana nanti ketika harus mengelola pembayaran gaji ASN? Harus ada kepastian bahwa sistemnya siap, termasuk prosedur ketika terjadi gangguan. Jangan sampai kebijakan sudah diterapkan, tetapi persoalan teknis justru merugikan pegawai,” tegasnya.

Untuk menghindari kegagalan dalam pelaksanaan program, Iswandi meminta pemerintah tidak terburu-buru menerapkan kebijakan secara menyeluruh. Ia menyarankan agar KDKMP maupun program Makan Bergizi Gratis (MBG) terlebih dahulu diuji melalui pelaksanaan terbatas.

Menurutnya, tahap uji coba diperlukan untuk mengukur kemampuan pelaksana, memastikan kesiapan kelembagaan, sekaligus menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang jelas.

Ia juga menyoroti perkembangan pembentukan KDKMP di Samarinda. Dari total 59 kelurahan, Iswandi mengaku baru mengetahui dua koperasi yang telah menjalankan aktivitas. Sementara sebagian besar lainnya masih berkutat pada proses administrasi pendirian badan hukum.

“Dari 59 kelurahan di Samarinda, sejauh yang saya ketahui baru dua koperasi yang benar-benar berjalan. Selebihnya masih dalam proses pengurusan akta pendirian. Kondisi ini seharusnya menjadi bahan evaluasi sebelum pemerintah memberikan tugas yang lebih besar kepada koperasi,” pungkasnya. (Dry/Adv/DPRDSamarinda)

Back to top button