Anggaran Terbatas, 50 Sekolah di Samarinda Masuk Usulan Rehabilitasi
Garda.co.id, SAMARINDA – Kerusakan fasilitas pendidikan di sejumlah sekolah Samarinda masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Di tengah keterbatasan anggaran, DPRD Samarinda meminta rehabilitasi dilakukan secara selektif dengan mendahulukan bangunan sekolah yang mengalami kerusakan paling mendesak agar tidak mengganggu kenyamanan dan keselamatan siswa.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan kebutuhan perbaikan sarana pendidikan masih tersebar di sejumlah wilayah. Temuan tersebut terlihat dari hasil peninjauan lapangan yang menunjukkan adanya ruang kelas SD dan SMP dengan kondisi bangunan yang memerlukan penanganan.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap usulan rehabilitasi sesuai dengan tingkat kerusakan di lapangan. Langkah tersebut penting agar anggaran yang tersedia dapat dialokasikan untuk sekolah yang paling membutuhkan.
Sri Puji menyebut, sejumlah sekolah di berbagai kecamatan telah masuk dalam catatan DPRD untuk diusulkan mendapat perbaikan.
“Dari hasil turun lapangan, kami masih menemukan sekolah dasar maupun SMP yang kondisinya memang sudah membutuhkan rehabilitasi. Semua kebutuhan itu akan kami masukkan dalam usulan agar bisa ditindaklanjuti pemerintah,” ujar Sri Puji.
Ia mengungkapkan, berdasarkan pemetaan Komisi IV DPRD Samarinda, terdapat sekitar 35 sekolah dasar yang direncanakan mendapat rehabilitasi ringan pada 2027. Selain itu, sebanyak 15 sekolah menengah pertama juga telah masuk dalam daftar kebutuhan perbaikan fasilitas.
Pengajuan program tersebut berasal dari berbagai jalur perencanaan, mulai dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD hingga hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan, kecamatan, sampai kota.
Adapun pembiayaan rehabilitasi sekolah nantinya dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, maupun sumber anggaran lain yang memungkinkan.
Namun, Sri Puji menilai keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan tersendiri. Kebijakan efisiensi anggaran pada 2026 turut membatasi ruang pemerintah dalam menjalankan program pembangunan, termasuk perbaikan fasilitas pendidikan.
Dengan kondisi tersebut, DPRD meminta agar penentuan sekolah penerima rehabilitasi dilakukan secara selektif berdasarkan urgensi kerusakan dan kebutuhan di lapangan.
“Tidak mungkin seluruhnya dikerjakan sekaligus dengan kondisi anggaran sekarang. Jadi, usulan yang ada harus kembali disaring untuk menentukan mana yang paling mendesak ditangani lebih dahulu,” jelasnya.
Salah satu fasilitas pendidikan yang masih menjadi perhatian Komisi IV ialah SMPN 24 Samarinda. Rencana perbaikan sekolah tersebut sebelumnya telah dibahas untuk dikerjakan pada 2026. Namun, hingga saat ini proses lelang pekerjaan belum berjalan.
Sri Puji mengatakan pihaknya telah menerima sinyal positif terkait rencana rehabilitasi tersebut. Meski begitu, kepastian waktu pelaksanaan masih belum diketahui.
“Informasi yang saya terima sebenarnya sudah ada perkembangan positif. Hanya saja, sampai sekarang belum masuk tahap lelang, sehingga kami belum bisa memastikan kapan pekerjaan itu dimulai,” ungkapnya.
Komisi IV DPRD Samarinda berencana terus mengawal sejumlah usulan rehabilitasi sekolah yang belum mendapatkan kepastian pelaksanaan. DPRD berharap kebutuhan perbaikan yang belum tertangani tetap menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran selanjutnya.
Upaya tersebut dinilai penting agar keterbatasan fiskal daerah tidak membuat persoalan kerusakan fasilitas pendidikan terus berlarut dan berdampak pada kenyamanan serta keselamatan siswa selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. (Dry/Adv/DPRDSamarinda)
