Ekspansi Pemukiman Makin Pesat, Lahan Pertanian Mendapat Tekanan
Garda.co.id, SAMARINDA– Pembangunan yang masif di Kota Samarinda memberikan dampak serius pada lahan pertanian. Pasalnya di beberapa daerah lahan yang awalnya merupakan lahan pertanian kini menjadi kawasan pemukiman.
Sebagai informasi, Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Samarinda 2025 menyebutkan luas panen padi di Kota Samarinda mencapai sekitar 7.769 hektare. Dari luasan tersebut, produktivitas rata-rata berada di angka 41,42 kuintal per hektare dengan total produksi sekitar 11.460 ton.
Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Joha Fajal, mengungkapkan bahwa perubahan lahan pertanian menjadi pemukiman masih banyak ditemukan. Pertambahan penduduk dan kebutuhan pembangunan yang ada di Samarinda menjadi salah satu faktor utama dalam pengalihfungsian lahan tersebut.
“Memang hampir setiap tahun ada lahan pertanian yang berubah fungsi. Ini erat kaitannya dengan bagaimana tata ruang kita diatur,” beber Joha.
Dirinya mengatakan antisipasi telah dilakukan melalui regulasi terkait tata ruang yang telah dibuat pemerintah dan DPRD Samarinda.
Salah satunya melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda 2023-2045.
Kehadiran regulasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan fungsi setiap kawasan. Beberapa daerah diarahkan menjadi sektor industri maupun pertanian, beberapa lainnya menjadi lahan pemukiman.
Joha menyebut Kecamatan Palaran sebagai salah satu kawasan yang memiliki arah pengembangan tersendiri dalam RTRW. Wilayah tersebut diproyeksikan sebagai kota satelit yang dapat mendukung perkembangan kawasan IKN Nusantara.
“Lewat perda RTRW itu, DPRD dan pemerintah sudah menetapkan arah pemanfaatan ruang Samarinda. Palaran misalnya, diarahkan sebagai kota satelit untuk mendukung kawasan IKN,” tuturnya.
Beberapa daerah masih dipertahankan untuk menjadi kawasan pertanian dan kebutuhan pangan meski pembangunan sangat masif dilakukan di Samarinda. Meski demikian, lahan pertanian tetap mendapat tekanan atas kebutuhan perkembangan kota.
Johan menilai, pemerintah juga telah berupaya menyediakan lahan alternatif agar berkurangnya lahan pertanian akibat perubahan fungsi tidak sepenuhnya mengurangi kapasitas produksi pangan.
“Kalau dilihat memang ada lahan yang sebelumnya merupakan kawasan pertanian kemudian beralih fungsi. Tetapi pemerintah juga membuka lahan baru yang bisa digunakan untuk pertanian,” imbuhnya.
Meski ada upaya pergantian lahan melalui pembukaan lahan baru, pengendalian fungsi lahan tetap diperlukan. Dirinya khawatir terhadap terus berkurangnya lahan pertanian sehingga akan memberi dampak atas kemampuan daerah dalam menjaga ketahanan pangan.
Karena itu, pemerintah diminta lebih konsisten mengawasi perubahan penggunaan lahan agar ekspansi permukiman tidak berlangsung dengan mengorbankan kawasan pertanian secara berlebihan.
Joha juga mendorong pemerintah melakukan percepatan lahan pertanian baru selain tetap melakukan pengawasan. Kedua langkah ini ketika berjalan bersama dapat menyeimbangkan pembangunan kota dan lahan pertanian.
“Pemerintah tidak boleh mengabaikan persoalan ini. Alih fungsi lahan pertanian tetap harus dikendalikan, sementara upaya membuka dan mencetak lahan pertanian baru juga perlu terus dikejar,” demikian Joha. (Dry/Adv/DPRDSamarinda)
