DPRD Samarinda Dorong Pemkot Segera Tuntaskan Pembayaran Proyek kepada Kontraktor
Garda.co.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk segera menyelesaikan pembayaran yang masih tertunggak kepada para kontraktor. Menurut informasi yang berkembang, nilai kewajiban yang belum dibayarkan untuk sejumlah pekerjaan pembangunan tahun anggaran 2025 mencapai kurang lebih Rp400 miliar.
Komisi II DPRD Samarinda menaruh perhatian terhadap kewajiban pembayaran yang masih tertunda. Percepatan penyelesaian tunggakan dinilai penting untuk menjaga stabilitas usaha penyedia jasa konstruksi yang telah menyelesaikan proyeknya.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengungkapkan bahwa informasi terkait sisa kewajiban pembayaran tersebut diperoleh saat rapat pembahasan bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda.
Menurut Iswandi, pembahasan bersama BPKAD mengungkap sejumlah tagihan pekerjaan proyek yang masih menunggu penyelesaian pembayaran dari pemerintah daerah.
“Dari penjelasan yang kami terima saat rapat dengan BPKAD, masih ada kewajiban pembayaran sekitar Rp400 miliar yang berasal dari sejumlah kegiatan tahun 2025,” ujar Iswandi.
Ia mengatakan penyelesaian kewajiban pembayaran akan dilakukan secara bertahap sepanjang tahun 2026. Dalam pelaksanaannya, pemerintah kota akan menerapkan sistem prioritas berdasarkan nilai kontrak yang belum dibayarkan.
“Informasinya pembayaran akan dilakukan bertahap. Yang nilainya lebih kecil akan diselesaikan lebih dulu, kemudian berlanjut ke pekerjaan dengan nilai yang lebih besar. Targetnya bisa tuntas tahun ini,” ungkapnya.
Ia menilai situasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari tantangan fiskal yang sedang dihadapi pemerintah daerah, sehingga sejumlah pekerjaan yang telah rampung dikerjakan kontraktor belum dapat langsung dibayarkan.
“Pekerjaan sudah selesai dilaksanakan, sehingga tentu menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelesaikan pembayaran kepada pihak yang mengerjakannya,” ucapnya.
DPRD Samarinda mengaku telah menerima informasi terkait nilai keseluruhan tunggakan, namun hingga kini pihaknya masih menunggu rincian proyek yang menjadi bagian dari kewajiban pembayaran tersebut.
“Kami masih menunggu detail proyeknya. Belum diketahui secara rinci apakah berasal dari pekerjaan lama, pekerjaan baru, atau proyek yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat,” ujar Iswandi.
Ia berharap pemerintah kota dapat memenuhi komitmen pembayaran yang telah disampaikan guna menghindari dampak negatif terhadap dunia usaha, terutama penyedia jasa konstruksi dengan kapasitas permodalan yang terbatas.
Menurutnya, keterlambatan pelunasan kewajiban dapat membebani arus kas perusahaan dan memaksa kontraktor mencari tambahan modal agar operasional tetap berjalan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memprioritaskan pelunasan kewajiban proyek yang masih tertunda pada tahun ini. Upaya itu tidak hanya penting untuk mempertahankan kepercayaan mitra, tetapi juga untuk melindungi kontraktor kecil dari tekanan keuangan akibat keterlambatan pembayaran.
“Jangan sampai pihak yang paling merasakan dampaknya adalah kontraktor kecil. Mereka bisa saja harus mencari pinjaman tambahan untuk menjalankan usaha, sementara biaya dan bunga terus berjalan,” pungkasnya. (Ngl/Adv/DPRDSamarinda)
