Dugaan Pungli di SMPN Loa Janan Mengemuka, Sarkowi Minta Tindakan Tegas Dari Pemerintah
Garda.co.id, Samarinda – Sektor pendidikan kembali tercoreng setelah ditemukannya dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di SMP Negeri Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kejadian ini mendapat respon keras dari anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry. Dirinya menyampaikan bahwa tindakan ini dapat merugikan masyarakat dan terlebih bertentangan dengan prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan.
“Sektor pendidikan tidak boleh dijadikan ladang mencari keuntungan. Kalau ada pungutan yang tidak sesuai aturan, itu pelanggaran serius dan harus ditindak,” sebutnya.
Dugaan pungli ini dilaporkan langsung dari wali murid. Mereka merasa terbebani atas biaya pendaftaran terlebih sekolah tersebut berstatus negeri. Para wali murid pun mempertanyakan terkait jenis dan dasar pungutan tersebut.
Sarkowi menjelaskan meskipun SD dan SMP dibawah kewenangan pemerintah daerah, namun, pihaknya berkomitmen akan seluruh aspirasi masyarakat terutama dibidang pendidikan.
“Ini bukan soal siapa yang berwenang, tapi soal kepedulian terhadap akses pendidikan yang layak. Jangan sampai semangat belajar anak-anak dipatahkan oleh pungutan yang tidak jelas,” imbuhnya.
Sarkowi menghimbau kepada Dinas Pendidikan Kutai Kartanegara untuk segera menindak atas insiden memilukan di dunia pendidikan ini. Jika ditemukan pelanggaran, dirinya meminta tindakan tegas atas para oknum yang terlibat.
“Segera cek kebenarannya. Kalau terbukti, jangan ragu memberikan sanksi. Ini bukan perkara sepele,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sarkowi mengatakan pihaknya siap mengawal kebijakan sektor pendidikan di Kaltim, termasuk mendorong evaluasi terhadap sistem pengawasan di sekolah-sekolah, agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum yang mencoreng dunia pendidikan.
“Ke depan harus ada pengawasan yang lebih terstruktur. Kami akan mendorong agar regulasi dan mekanisme pengawasan dipertegas,” ucapnya.
Sebelum menutup, legislator Kaltim asal Kutai Kartanegara ini mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga dunia pendidikan tetap bersih dan adil bagi semua lapisan.
“Jangan biarkan praktik seperti ini terus terjadi. Pendidikan adalah hak, bukan barang dagangan,” tutupnya. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
