Tinjau Perusda, DPRD Kaltim Harap Beberapa Catatan BPK Dapat Terselesaikan
Garda.co.id, Samarinda – Sejumlah Perusahaan Daerah (Perusda) Kalimantan Timur mendapat catatan serius dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mulai dari temuan pengeloaan aset, hutang piutang hingga transparansi manajemen.
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan menyampaikan akan mengawal penyelesaian seluruh catatan BPK terhadap Perusda. Hal itu menjadi komitmen setelah mendengar dua temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun Anggaran 2024.
“Ya, kami memang mencermati beberapa catatan penting dari BPK. Salah satunya terkait PT MBS dan Pelindo, juga manajemen Labuan Kariangau,” sebutnya.
Firnadi membeberkan bahwa salah satu perusda yakni PT MMP yang hingga kini belum bisa menyelesaikan piutang sebesar Rp 76 miliar ke kas daerah. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut hak daerah yang belum terserap.
Sebelumnya, Komisi II telah melakukan kunjungan ke PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT). Dalam kunjungan tersebut, Firnadi mendalami langsung permasalahan yang berkaitan dengan catatan BPK.
“Kita sudah dengarkan penjelasan dari MBS dan Pelindo. Mereka menyatakan persoalan itu sudah ditindaklanjuti. Salah satunya terkait pencatatan aset dan besaran modal yang disertakan. Namun kami tetap minta itu dikawal sampai benar-benar tuntas,” ujarnya.
Lanjut Firnadi, permasalahan serupa nyaris seluruh perusda mengalaminya. Penyebabnya, kata Firnadi, belum tuntasnya penyerahan aset dari pemerintah daerah ke perusda, hingga menimbulkan beban kerjar bagi perusahaan.
Menurutnya, pentingnya melakukan menyelesaikan permasalahan mendasar seperti administrasi dan juga catatan BPK tanpa menyampingkan aspek bisnis.
“Kami melihatnya dari dua sisi. Catatan BPK wajib dituntaskan, tapi roda bisnis perusahaan juga tidak boleh mandek. Peluang yang ada harus tetap ditangkap,” tuturnya.
Sebelum mengakhiri, Firnadi berhadap dengan menyelesaikannya berbagai permasalahan perusda menuju perusahaan yang lebih profesional dalam menjalankan aktivitasnya.
“Perusda jangan jalannya di susah. Kita ingin mereka mampu bersaing dan menyumbang secara nyata untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tukasnya. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
