Garda.co.id, Kukar – Upaya pelestarian budaya di Kutai Kartanegara mendapat dorongan baru dari parlemen daerah. Dalam rapat lanjutan pembahasan Peraturan Daerah tentang masyarakat hukum adat beberapa waktu lalu, Anggota DPRD Kukar, Sopan Sopian, mengusulkan agar fasilitas publik di Kukar dinamai berdasarkan tokoh adat dan pahlawan lokal.
Politisi Fraksi Gerindra itu menyatakan bahwa penggunaan nama lokal pada infrastruktur pemerintahan bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk konkret penghormatan terhadap sejarah dan jati diri masyarakat.
“Gedung-gedung kita jangan hanya disebut Ruang A atau Ruang B. Kita punya banyak tokoh adat dan pahlawan lokal yang bisa jadi inspirasi bagi generasi sekarang,” kata Sopan.
Ia mencontohkan daerah lain di Indonesia yang telah mempraktikkan penamaan berbasis budaya sebagai strategi memperkuat identitas dan kebanggaan masyarakat terhadap leluhurnya. Menurutnya, Kukar tidak boleh tertinggal dalam hal ini.
“Penamaan fasilitas publik dengan tokoh lokal bisa menjadi ruang edukasi dan sekaligus simbol penghargaan. Ini bukan soal estetika, tapi warisan,” jelasnya.
Sopan menambahkan bahwa gagasan ini telah didiskusikannya dengan sejumlah anggota dewan dan tokoh adat.
Ia berharap pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan khusus atau memasukkan program ini dalam rencana revitalisasi fasilitas publik.
“Kalau perlu, ajak sejarawan, budayawan, dan komunitas adat dalam prosesnya. Ini kolaborasi untuk warisan bersama,” ujarnya.
Beberapa tokoh adat yang hadir turut menyambut baik ide tersebut, dan menganggapnya sebagai langkah maju dalam menjembatani modernisasi dengan kearifan lokal.
Sopan optimistis bahwa penamaan tokoh lokal di ruang publik dapat memperkuat kesadaran sejarah masyarakat.
“Identitas budaya jangan dibiarkan hilang. Kita harus mulai dari hal kecil, seperti nama gedung,” tutupnya. (Adv/fa)
