DPRD PPUPariwara

DPRD PPU Dorong Koordinasi Soal Aset Daerah dengan Pemerintah Pusat

Garda.co.id, PPU – Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, menekankan pentingnya komunikasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan aset yang ada di wilayah PPU. Langkah ini dianggap penting agar pengelolaan aset tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, wilayah PPU memiliki sejumlah aset strategis yang kini menjadi perhatian banyak pihak. Aset-aset tersebut sebagian besar telah lama dirawat dan dikelola oleh pemerintah daerah.

Raup Muin menyebut, saat ini diperlukan pemetaan dan pembagian kewenangan secara tepat atas aset-aset tersebut. Proses pengalihan tidak boleh dilakukan tanpa koordinasi yang menyeluruh agar kepentingan daerah tidak terabaikan.

Ia juga menegaskan pentingnya pendekatan yang hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Penanganan aset yang asal-asalan bisa berdampak negatif pada pembangunan daerah, terutama di tengah transformasi kawasan akibat pembangunan IKN.

Pihak DPRD PPU juga terus menjalin komunikasi dengan Otorita IKN agar tata kelola wilayah dan aset berjalan sesuai regulasi nasional. Sinergi antara daerah dan pusat dinilai sangat penting dalam masa transisi ini.

Sementara itu, Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) PPU telah mulai bekerja merumuskan kebijakan penataan ruang. Fokus utama pansus adalah sinkronisasi dengan arah pembangunan nasional di sektor industri, perdagangan, dan permukiman.

Kehadiran IKN sebagai proyek strategis nasional membuat penataan ruang di PPU harus dilakukan dengan cermat. Setiap rencana pembangunan wajib memperhitungkan dampaknya terhadap identitas dan tata ruang kawasan penyangga.

Raup mengingatkan bahwa pembangunan di PPU harus selaras dengan arah pembangunan IKN agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat mengenai arah pembangunan di wilayah tersebut.

BACA JUGA :  Jahidin Dukung Kapolda Baru untuk Tingkatkan Pengamanan di Kaltim

“Kami terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait aset di PPU yang selama ini kita rawat. Aset-aset tersebut tidak bisa begitu saja diambil alih tanpa koordinasi,” kata Raup Muin. (Dry/Adv)

Back to top button