DPRD KALTIMPariwara

Siti Rizky Amalia Suarakan Permintaan Masyarakat untuk Memekarkan Kabupaten Kutim

Garda.co.id, Samarinda – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Siti Rizky Amalia menyuarakan permintaan masyarakat Kutai Timur (Kutim) yang hendak mengajukan pemekaran Kabupaten kepada Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik.

“Permintaan dari masyarakat kami, pemekaran karena Kabupaten Kutai Timur ada 18 Kecamatan,” ungkap Wakil Rakyat asal daerah pemilihan Bontang, Kutim dan Berau itu.

Siti menjelaskan bahwa, Kabupaten Kutim memiliki luas wilayah sekitar 35.747,50 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 424.334 jiwa.

“Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten yang sangat luas di Kaltim dan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, seperti batu bara, minyak bumi, serta perkebunan kelapa sawit,” jelasnya.

Siti berharap Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik yang juga sempat menjabat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dapat segera merespon dan memenuhi permintaan pemekaran Kabupaten Kutim menjadi dua kabupaten.

“Kami berharap pemekaran ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik di daerah kami,” kata Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Siti yang juga merupakan Anggota Komisi II DPRD Kaltim itu menilai pemekaran wilayah Kutim di Sangkulirang telah memenuhi syarat administrasi dan kependudukan.

Lebih lanjut, lima kecamatan yang diwacanakan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) yakni Sangkulirang, Sandaran, Kaliorang, Kaubun dan Karangan, sudah memiliki potensi untuk berkembang menjadi kabupaten mandiri.

“Wilayah itu sudah lengkap secara administrasi, baik jumlah penduduk, luas wilayah, maupun syarat lima kecamatan untuk menjadi satu kabupaten. Tapi sampai sekarang belum terealisasi karena masih moratorium pemekaran daerah otonom baru,” beber Siti.

Ia juga menambahkan, moratorium tersebut diberlakukan karena banyak daerah yang ingin dimekarkan belum mampu membiayai sendiri dan masih bergantung pada APBN, termasuk daerah induk.

BACA JUGA :  Tergolong Masih Rendah, Jawad Usulkan Honor Tenaga Ahli DPRD Kaltim Ditambah

Namun, menurut Siti moratorium itu tidak sesuai untuk wilayah Kutim di Sangkulirang, yang sudah memiliki sumber daya alam dan ekonomi yang cukup.

“Sebenarnya wacana pemekaran wilayah Kutim di Sangkulirang telah direncanakan sejak beberapa tahun lalu. Tapi, progres pembentukan satu kabupaten baru belum ada kejelasan,” tutupnya. (Rifai/Adv/DPRDKaltim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

22 − = 14

Back to top button