Garda.co.id, SAMARINDA – Banyaknya alat peraga kampanye (Algaka) jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 semakin nyata terpampang di Kota Tepian. Namun tak semua reklame atau baliho bergambar calon legistatif (caleg) tersebut mengantongi izin pemasangannya.
Guna mengatasi persoalan tersebut, Anggota DPRD Kota Samarinda pun akhirnya berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) maupun Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) untuk menggencarkan aturan terkait algaka dari partai politik (parpol) yang tak memiliki izin.
“Dari penjelasan mereka (Bapenda dan Diskominfo) akan dikeluarkan aturan baru, untuk perpanjangan sementara ini distop dulu. Kemudian nanti setelah ada aturan baru itulah yang akan nanti diterapkan,” kata Ketua Komisi II DPRD Samarinda Fuad Fakhruddin di Gedung Sekretariat DPRD Samarinda, Senin (2/10/2023).
Fuad juga mempertanyakan tentang reklame yang tidak diperpanjang masa berlakunya. Yang mana nantinya apakah algaka tersebut akan dibongkar atau diberlakukan kebijakan yang lain. Sebab, masih ditemukan papan reklame tetap terpasang meski izinnya sudah habis.
“Karena memang aturan yang baru nantinya tentu menginginkan kota ini tidak terlihat kumuh,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa Pemkot Samarinda harus memperhatikan terkait penerapan regulasi oleh pihak pemasang reklame. Sebab hal ini dikhawatikan pihak pengguna hanya membayar pajak konten, bukan pajak reklame.
“Itu yang kita hindarkan. Maka dengan asumsi seperti itu mereka dengan bebas. Jadi saya bilang ini perlu ditertibkan kalau memang tidak sesuai dengan ketentuan diberi plang saja atau dilarang karena jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Kontennya terus berjalan tapi PAD tidak masuk,” jelasnya.
Para anggota legilatf Samarinda pun terus mendukung langkah Pemkot Samarinda, tetapi dengan catatan dapat memberikan efek yang baik kepada daerah maupun masyarakat, demi mewujudkan Kota Samarinda bersih dan tanpa tidak kumuh dengan banyaknya algaka yang bertebaran.
“Sehingga itu diatur dengan baik, kita semua ingin agar Kota Samarinda menjadi rapi. Mngkin nanti kami bahas lagi dalam rapat selanjutnya,” tutupnya. (Riduan/ADV/DPRD/SMD)
