Sambut Positif Pembangunan RS Internasional, Damayanti Minta Tidak Mengabaikan Pemerataan Akses Kesehatan Di Daerah
Garda.co.id, Samarinda — Pembangunan Rumah Sakit (RS) Internasional di Kawasan Gelora Kadrie Oening, Samarinda mendapat respon positif dari berbagai kalangan.
Rencana pembangunan ini digaungkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, selain dekat dengan hotel atlet rumah sakit ini juga berada di pusat kota.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti mengatakan bahwa pembangunan ini menjadi bagian dari pemerataan akses layanan kesehatan di Kaltim khususnya Samarinda.
“Saya secara pribadi sangat bergembira dengan ide pembangunan RS Internasional ini,” ucapnya.
Namun, ia menekankan upaya ini harus disertai dengan pembangunan rumah sakit di beberapa daerah terluar dan terpencil yang mengalami kebutuhan layanan kesehatan mendesak dan sangat bergantung pada layanan kesehatan yang memadai.
“Harus menjadi catatan bersama bahwa yang membutuhkan pelayanan kesehatan bukan hanya warga Kota Samarinda. Ada daerah-daerah lain yang juga sangat membutuhkan, terutama di kawasan terluar,” tekannya.
Damayanti berharap Pemprov Kaltim khususnya Dinas Kesehatan untuk tetap memprioritaskan penguatan layanan kesehatan sehingga tidak terjadi lagi ketimpangan. Pembangunan RS Internasional, sambungnya, merupakan langkah baik, namun tidak boleh mengabaikan hak warga yang selama ini mengalami keterbatasan layanan medis.
“Masyarakat Kalimantan Timur itu tidak hanya yang tinggal di Samarinda atau Balikpapan. Masyarakat di pelosok pun punya hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” imbuhnya.
Damayanti menilai kehadiran RS Internasional ini dapat melengkapi layanan kesehatan yang sejauh ini belum maksimal. Ia menyampaikan seperti RSUD Abdul Wahab Sjahranie di Samarinda yang kerap kali menghadapi sejumlah keterbatasan dalam memberikan layanan.
“Kalau soal persaingan saya rasa tidak ya. Karena kalau melihat kondisi RS Wahab Sjahranie saja, pelayanannya masih sangat kurang. Jadi mudah-mudahan rumah sakit baru ini bisa membantu,” ungkapnya.
Damayanti menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur kesehatan harus lebih merata dan inklusif. Pemprov Kaltim harus memastikan masyarakat tidak lagi mengalami kendala dalam mengakses layanan kesehatan.
“Pemerintah tidak boleh abai terhadap warga di daerah terluar dan terpencil. Mereka juga berhak atas pelayanan kesehatan yang sama,” tutupnya. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
