Ayub Sebut Pemerintah Dapat Gali Potensi Sungai Mahakam Dengan Maksimal Jika Diberikesempatan Pengelolaan
Garda.co.id, Samarinda – Pengelolaan alur sungai mahakam yang sejauh ini dikelola Pemerintah Pusat menuai sorotan tajam dari Legislator Kaltim.
Pasalnya, hasil dari pengelolaan sungai yang bernilai fantastis tersebut tidak memberikan dampak yang maksimal bagi kemajuan Kaltim.
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Husni Fahrudin mengatakan sungai mahakam memiliki potensi besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aktivitas industri jika dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi.
Dirinya mengungkapkan bahwa selama ini Kaltim belum mendapatkan pemasukan yang optimal dari aktivitas di sungai terpanjang di Kaltim tersebut, sementara instansi naungan pusat yakni Pelindo meraih keuntungan yang sangat besar sejauh ini.
“Selama ini kita bisa dibilang nol pemasukan dari situ, padahal kalau kita lihat dari penggolongan dan aktivitas yang dikelola Pelindo, itu bisa menghasilkan puluhan miliar setiap bulan,” tuturnya
Ayub panggilan akrabnya menekankan bahwa Kaltim bisa mengelola sendiri sungai mahakam melalui Perusahaan Daerah (Perusda). Potensi sungai tersebut bisa digali dengan maksimal. Dirinya menilai Kaltim bisa mendapatkan nilai ratusan miliar jika dikelola secara profesional dan transparan.
“Kalau kita bisa ambil alih pengelolaan Sungai Mahakam, saya yakin potensi PAD-nya bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap bulan. Ini bukan angka yang mengada-ada, karena sudah ada contoh nyata dari hasil yang diraih pihak lain,” imbuhnya.
Ayub menjelaskan sebagai tindak lanjut perealisasian pengelola oleh perusda perlunya komunikasi yang intensif antara DPRD Kaltim, Pemprov Kaltim, dan Kementerian Perhubungan.
Dirinya menambahkan perlunya pengalihan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dari pihak swasta ke pemerintah daerah. Ayyub menegaskan pengelolaan alur sungai tidak hanya soal ekonomi, namun juga kedaulatan daerah atas aset strategis.
“Ini bukan hanya soal uang, tapi juga kedaulatan daerah. Kita tidak ingin aset sebesar ini hanya dinikmati segelintir pihak. Harusnya kembali untuk masyarakat Kaltim,” ungkapnya
Sebelum menutup, Ayub berharap dalam waktu dekat ada langkah strategis yang dilakukan Pemprov Kaltim terhadap kebijakan Pemerintah Pusat agar pengelolaan sungai benar-benar menjadi sumber pendapatan daerah. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
