Garda.co.id, SAMARINDA – Wacana Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI terkait skripsi yang tak lagi wajib sebagai tugas akhir mahasiswa di perguruan tinggi makin ramai diperbincangkan.
Mendikburistek RI, Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa kebijakan tersebut sebenarnya tidak wajib diberlakukan. Sebab syarat kelulusan mahasiswa sepenuhnya menjadi hak bagi masing-masing kampus.
Nadiem sendiri memberikan kebebasan untuk fakultas dan prodi (program studi) agar bisa memikirkan bagaimana ingin merancang status kelulusan mahasiswa. Sehingga jikalau memang perguruan tinggi memang masih butuh skripsi atau yang lainnya, maka hal tersebut tetap menjadi hak mereka.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti menilai bahwa penyusunan skripsi ini sebenarnya kurang produktif. Mengingat banyaknya mahasiswa yang menggunakan jasa pembuatan skripsi.
“Mungkin maksud dari Mendikburistek ingin mengganti skripsi dengan lain yang lebih agar lebih produktif. Tetapi kadang skripsi juga dikerjakan orang lain. Itu membuat mahasiswa tidak siap untuk turun pada dunia kerja,” jelas Puji, Jumat (8/9/2023).
Puji mengatakan, harusnya ada terobosan baru di seluruh kampus bagi anak didiknya agar dapat meningkatkan kualitas maahasiswanya.
“Karena bekal mereka mahasiswa itu setelah lulus dan siap terjun ke masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Pasti ada cara lebih produktif dan lebih efektif yang membuat mahasiswanya siap bekerja,” tutupnya. (riduan/ADV/DPRD SMD)
