KPAD Kaltim Kurang Maksimal Tangani Pernikahan Dini, Damayanti Minta Langkah Strategis Segera Dihadirkan
Garda.co.id, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti prihatin atas tingginya angka pernikahan anak di Kaltim, salah satu penyebab utamanya karena minimnya edukasi terkait kesehatan reproduksi di kalangan remaja.
Data dari Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 ini terdapat 288 kasus pernikahan anak di bawah usia 19 tahun, dengan Kota Balikpapan menyumbang angka tertinggi.
Damayanti mengungkapkan kurangnya pemahaman terkait fungsi dan tanggung jawab reproduksi membuat banyak anak-anak mengambil keputusan yang berpotensi berdampak negatif.
“Banyak dari mereka belum siap secara mental maupun fisik, sehingga berisiko tinggi mengalami KDRT, stunting, hingga putus sekolah,” sebutnya.
Ia menyoroti peran KPAD selama ini dinilai belum maksimal dalam menyelesaikan permasalahan terkait perlindungan anak, padahal alokasi anggaran tahunan yang didapatkan KPAD mencapai Rp. 400 juta.
“Kalau kita lihat di lapangan, yang bergerak cepat justru tim seperti TRC PPA yang dipimpin Bu Rina Zainum. Sementara KPAD sendiri terkesan pasif. Ini tentu jadi pertanyaan besar bagi kami,” tuturnya.
Damayanti menegaskan bahwa keberadaan KPAD bukan hanya lembaga semata melainkan perlunya terobosan yang signifikan untuk mengurangi angka permasalahan pada anak yang kian kompleks pada saat ini.
Lanjut, Damayanti pun mendorong KPAD untuk segera mengevaluasi kinerja kelembagaan, mulai dari pola kerja, sinergi lintas sektor, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusianya.
“Anggaran besar harus diiringi dengan gerak nyata dan strategi yang tepat sasaran,” urainya.
Maka dari itu, Damayanti mengusulkan perlunya kerja sama yang kuat antara KPAD dan Dinas Pendidikan untuk melahirkan program edukasi yang menyentuh langsung di kalangan pelajar. Menurutnya, kolaborasi ini akan menjadi kunci dalam mencegah maraknya pernikahan dini pada anak-anak.
“Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan satu lembaga saja. Kita butuh pendekatan yang terintegrasi agar edukasi bisa masuk ke ruang-ruang kelas,” tutupnya. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
