Junadi Tegaskan DPRD Kukar Hadir untuk Solusi, Bukan Menyalahkan dalam Penanganan Banjir Batuah
Garda.co.id, Kukar – Rasa peduli terhadap warga terdampak banjir di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, terus bergema di gedung DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Sorotan utama bukan lagi soal siapa yang salah, melainkan bagaimana semua pihak bisa bergerak bersama mencari solusi nyata untuk masyarakat yang telah lebih dari dua tahun menghadapi banjir berkepanjangan.
Isu ini kembali dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD Kukar pada Senin (2/6/2025). Forum yang dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua DPRD Kukar, Junadi, A.Md., difokuskan pada penanganan banjir di Dusun Surya Bakti RT 21, yang menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah.
Junadi menyampaikan bahwa forum ini bukan semata respons atas laporan warga, tapi tindak lanjut konkret dari kunjungan lapangan dan inspeksi mendadak yang dilakukan DPRD bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beberapa waktu lalu.
“RDP hari ini merupakan lanjutan dari hasil turun lapangan. Kami tidak ingin berlarut dalam menyalahkan, tapi ingin menyatukan semua pihak agar solusi bisa dirumuskan secara cepat dan tepat,” ujar Junadi.
Menurutnya, banjir yang terjadi bukan persoalan baru dan terlalu rumit jika hanya dipandang dari satu sisi. Butuh pendekatan kolektif lintas instansi, termasuk komitmen dari perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan pemukiman terdampak.
“Persoalan banjir ini bukan milik satu instansi, apalagi hanya masyarakat. Kita semua berkepentingan untuk menyelesaikannya, karena dampaknya sangat luas,” katanya.
Dalam forum tersebut, Junadi juga menyinggung pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Bukan hanya soal kerusakan lingkungan, tapi juga tentang empati terhadap kehidupan warga yang terpaksa hidup dalam genangan air berkepanjangan.
“Kami ingin perusahaan juga hadir memberi solusi. Kalau bisa bantu relokasi atau dukungan lain, itu sangat berarti. Kita ingin melihat aksi nyata, bukan sekadar pernyataan,” tegasnya.
RDP yang digelar terbuka ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai pihak seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pertanahan, serta unsur Forkopimcam dan beberapa perwakilan perusahaan.
Junadi menegaskan bahwa DPRD Kukar tidak akan berhenti pada forum ini. Komitmen legislatif adalah mengawal hingga ada tindakan nyata di lapangan. Ia ingin memastikan bahwa DPRD tidak hanya sekadar hadir secara formal, tetapi betul-betul menjadi jembatan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Kami ingin pastikan suara warga Batuah tidak hilang. DPRD hadir bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menjamin mereka diperjuangkan,” tutup Junadi. (Adv/fa)
