Politika

Fathur: Pemerintah Kesulitan Merekonsiliasi KNPI Kaltim

Samarinda, Garda.co.id – Upaya merekonsiliasi empat kubu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Kaltim masih seperti benang kusut. Pemerintah dinilai belum punya formulasi menyatukan pihak yang saling mengaku paling sah.

Musda KNPI Kaltim rencananya digelar Ahad (24/1/2021). Namun, agenda tersebut mendapat respons dari berbagai pihak. Karena hingga saat ini KNPI di Kaltim masih terbelah.

Pemilihan ketua KNPI yang akan dilaksanakan itu diselenggarakan KNPI versi Harris. Sedangkan di Kaltim ada beberapa versi KNPI, termasuk versi Aziz dan juga Noerfajriansyah. Semuanya mengklaim merekalah pemegang legalitas KNPI selama ini dengan acuan masing-masing surat keputusan Kemenkumham.

Di Kaltim, KNPI memiliki empat pemimpin. Pertama KNPI hasil Musda 2013 versi Khairudin yang saat ini dipegang Syarif sebagai pelaksana tugas ketua dari DPP KNPI. Selanjutnya adalah Dayang Donna Faroek yang terpilih menjadi ketua umum KNPI Kaltim berdasarkan hasil musyawarah provinsi luar biasa (musprovlub) pada 2015, Surpani Sulaiman yang pada 2017 menerima mandat dari DPP KNPI versi Cupli Risman, dan terbaru kabarnya ada penunjukan caretaker dari DPP KNPI versi Noerfajriansyah.

Menyikapi hal tersebut, Fathur Rahman selaku wakil ketua KNPI versi Donna Faroek pun angkat bicara.

Dirinya mempersilakan KNPI versi manapun menggelar musda sesuai garis struktur yang ada.

“Toh mereka punya rujukan SK dan struktural yang sah menurut keyakinan mereka,” terang Fathur.

Mengenai hasil pertemuan dan kesepakatan bersama oleh gubernur Kaltim tahun lalu, Fathur menjelaskan, hal itu sudah mendapatkan hasil untuk membentuk tim bersama agar bisa menggelar musyawarah bersama.

Akan tetapi, dirinya menambahkan, saat ini kemungkinan pemerintah kesulitan mencari formulasi rekonsiliasi. Sehingga ia mempersilakan kepada seluruh versi KNPI yang ada, jika ingin menggelar musda lebih awal.

Fathur sangat merasa kecewa terhadap DPP KNPI karena kurangnya komitmen dalam merevitalisasi internal organisasi. Sehingga, daerah pun menjadi korban.

“Sebenarnya ini bukan salah kami di daerah, tapi kita di daerah ini menjadi korban atas perpecahan di pusat,” tegas Fathur. (ys)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button