DPRD KALTIMPariwara

Sektor Usaha Potensi Kena Dampak Fatwa MUI, Sarkowi Minta Disnaker Siapkan Langkah Mitigasi

Garda.co.id, Samarinda – Fatwa MUI terkait larangan penggunaan rokok elektrik atau vape menuai berbagai pendapat salah satunya terhadap sektor usaha.

Di informasikan, sektor usaha vape di Kaltim memiliki 1.400 karyawan yang menggantungkan nasibnya dalam sektor tersebut.

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menyampaikan keberadaan fatwa bersifat tidak langsung terhadap aturan yang berlaku di negara.

“Jadi fatwa itu berkaitan dengan pelarangan dalam agama. Jadi itu akan berdampak signifikan ketika menjadi regulasi normatif peraturan negara,” sebutnya.

Meskipun bersifat tidak langsung, Sarkowi mengakui keberadaan fatwa tetap berparuh kepada masyarakat bahkan berimbas pada sektor usaha.

“Pasti berpengaruh, ketika pelanggan berkurang maka produksi jadi berkurang. Bisa jadi para pekerja berkurang jam kerjanya bahkan bisa tutup,โ€ jelasnya.

Sarkowi menekankan pihaknya akan mendorong Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk mengambil langkah antisipatif dalam mengurai 1.400 masyarakat yang kehilangan pekerjaann.

“Secara umum karena adanya potensi-potensi bertambahnya pengangguran, berkurangnya lapangan pekerjaan. Jadi harus dimitigasi,” bebernya.

Penyelesaian masalah, kata Sarkowi, harus dilakukan dengan komprehensif tidak boleh dilakukan secara parsial. Penguatan koordinasi lintas instansi juga perlu dilakuanย  bahkan hingga ke kementerian terkait.

Saat ini keterbatasan lapangan pekerjaan sudah menjadi masalah yang harus diselesaikan dengan konkret. Tingginya angkah pengangguran menjadi persoalan dalam pembangunan daerah

“Berarti harus dicarikan jawabannya kan,” tambahnya.

Permasalahan yang krusial itu harus dicarikan jalan tengahnya. Sarkowi mendorong Disnaker menghadirkan program pembukaan lapangan kerja baru dan menjalin kerjasama dengan berbagai sektor usaha.

Lanjut Sarkowi, peran Balai Latihan Kerja (BLK) juga perlu dimaksimalkan, setiap kebutuhan-kebutuhan daerah perlu disiapkan dalam program pelatihan.

“Mau punya potensi apa. Misal Bontang beda dengan kabupaten lain. Itu harusnya ada tindak lanjut antara Dinas Tenaga Kerja Provinsi dengan bupati/walikota. Nah itu harusnya begitu,” demikian Sarkowi. (DG/Adv/DPRDKaltim)

BACA JUGA :  Kecamatan Tabang Siap Bangun Komplek Perkantoran Terpadu untuk Optimalisasi Kerja Forkopimcam
Back to top button