DPRD KALTIMPariwara

Efisiensi Anggaran Kaltim, Ekti Soroti Nasib Guru hingga Perawat dan Pembangunan Jalan

Garda.co.id, SAMARINDA – Pengetatan belanja daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) menuntut pemerintah lebih selektif menentukan program yang harus diprioritaskan. Penghematan anggaran jangan sampai mengorbankan kesejahteraan tenaga pelayanan publik maupun kebutuhan pembangunan infrastruktur.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mengingatkan agar kebijakan efisiensi tidak menyasar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru, perawat, dan tenaga medis.

Menurutnya, selama ini pembahasan pemangkasan TPP kerap dikaitkan dengan pegawai struktural. Padahal, komponen tersebut juga diterima tenaga pendidik dan kesehatan yang setiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“TPP kalau dihilangkan kasihan guru dan perawat,” terangnya.

Ekti menilai, pemerintah perlu melihat penerima TPP secara menyeluruh sebelum mengambil kebijakan pengurangan anggaran. Sebab, pemangkasan yang dianggap tidak terlalu berdampak bagi pejabat struktural justru berpotensi membebani pegawai di sektor pelayanan dasar.

“Jadi kadang-kadang TPP ini seolah-olah cuma punya eselon II atau eselon I. Kalau dipangkas enggak ada apa-apanya itu, tapi yang kena ‘kan perawat, habis itu guru,” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong agar penghematan lebih diarahkan pada belanja yang masih memungkinkan untuk ditekan, seperti perjalanan dinas serta pengeluaran makan dan minum.

Di sisi lain, Ekti menegaskan efisiensi tidak boleh membuat pembangunan daerah terhenti. Infrastruktur jalan, khususnya di wilayah yang masih mengalami kerusakan, tetap membutuhkan perhatian pemerintah.

Ia mencontohkan sejumlah ruas jalan di Kutai Timur dan Kutai Barat yang masih memerlukan penanganan. Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur harus tetap menjadi pertimbangan dalam penyusunan prioritas belanja.

“Kalau terkait dengan proses pembangunan tetap berjalan, walaupun ada pengurangan banyak,” katanya.

Ekti menambahkan, DPRD Kaltim melalui komisi-komisi juga telah beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas persoalan penganggaran. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan belanja daerah tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat di tengah keterbatasan fiskal. (DG/Adv/DPRDKaltim)

BACA JUGA :  DPRD Samarinda Soroti Usulan Biaya Haji Rp 69 Juta
Back to top button