Garda.co.id, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar menyikapi terkait permasalahan Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Menurutnya, permasalahan ini terus berulang setiap tahunnya meski pemerintah terus berupayah dalam melakukan pemerataan layanan pendidikan.
Selama proses SPMB berlangsung, kata Anhar, pihaknya setiap hari terus menerima laporan dari para orang tua calon peserta didik. Pokok permasalahan berada pada jalur zonasi, prestasi maupun afirmasi.
“Setiap kali penerimaan murid baru dibuka, kami selalu menerima banyak keluhan. Ini menunjukkan masih ada persoalan mendasar yang belum terselesaikan meski sistemnya terus berubah,” tekannya.
Anhar menilai pemerintah pusat sebagai penyusun regulasi harus mengevaluasi kebijakan yang ada mengingat pemerintah daerah yang akan berhadapan langsung dengan situasi SPMB.
Anhar menilai perubahan mekanisme penerimaan peserta didik tidak akan memberikan dampak berarti apabila akar persoalan tidak diselesaikan. Pemerintah harus memastikan setiap kebijakan benar-benar mempermudah akses pendidikan, bukan justru menambah kebingungan di tengah masyarakat.
Anhar membeberkan hampir seluruh jalur penerimaan memiliki permasalahan. Sistem zonasi menjadi pembahasan yang paling sering muncul dikarenakan berkaitan dengan domisi peserta didik dan sekolah.
“Kalau setiap tahun persoalan yang muncul tetap sama, berarti evaluasinya tidak boleh setengah-setengah. Sistemnya harus benar-benar dibenahi agar tidak terus menjadi keluhan masyarakat,” imbuhnya.
Lanjut, Anhar juga membandingkan sistem penerimaan saat ini dengan beberapa tahun sebelumnya. Pasalnya, proses penerimaan peserta didik zaman dulu lebih sederhana selagi daya tampung sekolah masih tercukupi.
Dirinya menegaskan tujuan utama adanya kebijakan pada sektor pendidikan untuk memastikan setiap anak memiliki hak untuk bersekolah. Maka dari itu, sistem pada SPMB harus memudahkan masyarakat dalam memperoleh pendidikan bukan menjadi permasalahan yang terus menghantui setiap tahunnya.
Politisi kawakan itu berharap pemerintah dapat menjadikan masukan dari berbagai masyarakat sebagai bahan evaluasi. Anhar pun meminta pemerintah pusat untuk lebih banyak melibatkan pemerintah daerah dalam menyusul kebijakan dikarenakan perbedaan kondisi di setiap daerah.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar persoalan yang terus berulang dalam setiap pelaksanaan SPMB dapat diatasi, sekaligus mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang lebih adil bagi seluruh calon peserta didik,” demikian Anhar. (Dry/Adv/DPRDSamarinda)
