Permasalahan SPMB Kembali Mencuat, DPRD Samarinda Desak Disdikbud Tindak Cepat
Garda.co.id, SAMARINDA – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di kota Samarinda kembali menjadi sorotan, permasalahan setiap tahun terulang seperti sistem zonasi dan jalur prestasi maupun afirmasi.
Anggota DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menyampaikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) harus segera evaluasi sistem SPMB mengingat banyaknya keluhan pada masyarakat yang muncul belakangan ini.
Ronal memberberkan sejak SPMB dibuka sudah banyak mendapatkan keluhan mulai dari masyarakat yang menyampaikan langsung maupun pembahasan di media sosial. Hal ini menjadi bukti bahwa sejumlah permasalahan selama SPMB berlangsung harus segera diperbaiki.
“Saya menerima banyak masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan SPMB tahun ini. Karena itu, saya berharap seluruh proses dievaluasi secara terbuka agar persoalan yang muncul tidak kembali terulang pada pelaksanaan berikutnya,” ucapnya.
Beberapa permasalahan yang ada pun menjadi catatan penting Ronal untuk disampaikan ke Disdikbud. Pada jalur prestasi dirinya meminta Disdik untuk menjelaskan lebih rinci mengenai sistem penilaian yang digunakan.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui indikator yang menjadi dasar seleksi agar tidak menimbulkan persepsi berbeda di tengah peserta maupun orang tua.
Pada jalur afirmasi, kata Ronal, pemanfaatan kuota yang disediakan bagi keluarga kurang mampu belum diserap dengan optimal. Dari informasi yang diterima jalur ini belum mendekati target yang telah ditentukan saat SPMB berlangsung.
“Kalau kuota afirmasi belum terisi maksimal, tentu perlu dicari penyebabnya. Pemerintah harus memastikan masyarakat yang memang berhak benar-benar memperoleh informasi dan kesempatan memanfaatkan jalur tersebut,” sebutnya.
Lanjut Ronal, Disdik harus mensosialisasikan terkait kuota jalur afirmasi sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik bagi calon peserta.
Selain itu, Ronal menilai penggunaan sistem desil sebagai dasar seleksi jalur afirmasi juga perlu dikaji kembali apabila dalam praktiknya belum sepenuhnya mampu menjangkau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program.
Permasalahan yang paling banyak menjadi pembahasan yakni sistem zonasi. Ronal mengaku menerima laporan terkait adanya dugaan perubahan titik kordinat maupun domisili guna mendapatkan sekolah favorit.
Kendati demikian, dirinya meminta masyarakat untuk tidak membuat kesimpulan sendiri tanpa adanya penjelasan resmi dari instansi terkait.
Klarifikasi Disdik terhadap SPMB tahun ini perlu dilakukan guna menambah isu liar terkait kecurangan dalam penerimaan peserta didik.
Di sisi lain, Ronal juga menilai masih terdapat ketimpangan akses pendidikan di sejumlah kawasan. Ditemukan ada beberapa calon peserta didik yang tinggal relatif dekat dengan sekolah tujuan, namun tetap gagal diterima karena keterbatasan kuota pada jalur domisili.
Permasalahan ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah karna hal ini merupakan bagian dari peningkatan layanan pendidikan dan permasalahan serupa tidak menjadi pekerjaan rumah setiap tahunnya. (Dry/Adv/DPRDSamarinda)
