Soroti Ormas Tak Terdaftar, Komisi I DPRD Kukar Gali Strategi dari Kesbangpol Balikpapan
Garda.co.id, Kukar – Jumat, 16 Mei 2025, rombongan Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) disambut baik di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Agustinus Sudarsono, didampingi oleh sejumlah anggota legislatif lainnya.
Kunjungan kerja ini bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan sebuah momentum untuk berdiskusi mendalam mengenai tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) khususnya terkait keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tidak berbadan hukum, yang belakangan menjadi isu mengemuka di Kukar.
Agustinus membuka sesi dengan ungkapan terima kasih kepada Kepala Kesbangpol Balikpapan dan seluruh jajaran yang telah menyambut dengan hangat.
“Kunjungan ini bukan hanya soal sinergi, tapi juga menjadi ajang saling belajar dan bertukar strategi dalam menghadapi persoalan ormas yang kerap menimbulkan keresahan,” ujarnya.
Fokus perhatian Komisi I DPRD Kukar saat ini tertuju pada ormas-ormas yang tidak terdaftar secara resmi dan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Ketua Komisi I menegaskan bahwa ormas tanpa legalitas ini sering beroperasi di luar batas hukum dan norma sosial.
“Mirisnya, ormas-ormas ini kerap menjadi sumber gangguan yang mengancam ketertiban masyarakat. Kami ingin memahami bagaimana pendekatan Kesbangpol Balikpapan dalam mengatasi persoalan ini, serta mekanisme pendampingan atau bantuan bagi ormas yang sah dan berkontribusi positif,” jelas Agustinus.
Dalam agenda yang berlangsung hangat dan penuh diskusi tersebut, Kepala Kesbangpol Balikpapan, Sutadi, bersama timnya berbagi pengalaman dan praktik terbaik pengelolaan ormas. Balikpapan dikenal efektif dalam melakukan pengawasan serta pembinaan ormas sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial.
Sutadi menguraikan bahwa Kesbangpol Balikpapan berperan aktif sebagai mitra pemerintah daerah dalam menjaga ketenteraman dan keamanan masyarakat, serta selalu mengedepankan koordinasi dan regulasi yang tegas.
“Kami berharap kunjungan ini menjadi titik awal penguatan koordinasi lintas daerah. Menggunakan pengalaman Balikpapan sebagai referensi, Kukar bisa meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui pengawasan serta regulasi ormas yang lebih efektif,” tandas Agustinus.
Komisi I DPRD Kukar berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil kunjungan ini dengan langkah nyata, termasuk penguatan aturan dan pengawasan terhadap ormas di Kukar. Tujuannya agar tidak ada lagi kelompok yang mengatasnamakan masyarakat namun justru mengabaikan aturan, etika, dan kepentingan publik. (Adv/fa)
