Trans Kalimantan Masih Mengalami Kerusakan Parah, Ekti Terus Berkordinasi Dengan Legislator Senayan
Garda.co.id, Samarinda– Jalan Poros Trans Kalimantan yang menghubungkan Kutai Barat (Kubar) dan Kutai Kartanegara (Kukar) hingga saat ini masih mengalami rusak parah. Jalur utama bagi warga Kubar dan Mahakam Ulu (Mahulu) menuju Kukar atau Samarinda ini semakin memprihatinkan, terutama setelah perbatasan Kukar-Kubar.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyebutkan bahwa jalan penghubung itu merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat karena berstatus jalan nasional.
Dirinya membeberkan Setiap tahun, ada tiga kontrak perbaikan dari Kukar ke SP1, SP1 ke Simpang Gusi, dan Simpang Gusi ke Simpang Kalteng. Namun, keterbatasan anggaran membuat perbaikan tak bisa menyeluruh.
Lanjut Ekti, beberapa perwakilan Kalimantan Timur di Parlemen Senayan tidak ada yang berada di Komisi yang membidangi permasalahan infrastuktur
“Pemerintah provinsi sudah menyampaikan persoalan ini kepada anggota DPR RI. Namun, dari delapan anggota DPR RI dari daerah ini, tidak ada yang berada di Komisi V yang membidangi infrastruktur,” jelasnya.
Ekti menegaskan bahwa jalan trans Kalimantan yang berstatus sebagai jalan nasional itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sepenuunya. Dirinya mengimbau masyarakat memahami hal ini dan menyampaikan keluhan ke instansi terkait.
Sebagai politisi Partai Gerindra, Ekti terus berkordinasi dengan perwakilan Kaltim di DPR RI yang sama dengan partainya sehingga masalah ini bisa tersuarakan di Senayan dan dapat anggaran yang lebih besar. Dirinya juga aktif membagikan kondisi jalan tersebut lewat media sosial. Hal ini dilakukannya sebagai bentuk kepedulian dan upaya untuk menarik perhatian publik dan pemerintah pusat.
“Kami di internal partai tidak tinggal diam dan terus memperjuangkan anggaran untuk perbaikan jalan ini, meskipun prosesnya membutuhkan waktu,” tuturnya.
Terakhir, Ekti sebagai perwakilan Kubar Mahulu akan terus berupaya agar permasalahan jalan rusak di Trans Kalimantan dapat segera ditangani, sehingga masyarakat dapat merasakan perubahan nyatanya. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
