Garda.co.id, Tenggarong– Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan perlunya langkah strategis untuk memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembangunan ekonomi Kukar.
Ia menilai, sudah saatnya BUMD tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi benar-benar tampil sebagai pelaku utama dalam bisnis daerah.
“Bisnis migas, tambang, perkebunan, peternakan, dan pertanian semuanya sangat potensial. Tapi selama ini belum maksimal karena kita belum menyertai langkah itu dengan usaha nyata dan perhitungan bisnis yang matang,” ujar Yani, Kamis (7/8/2025).
Ia menyoroti kebiasaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih sebatas pengeluaran tanpa memperhitungkan peluang pengembalian (return). Menurutnya, pola tersebut harus diubah dengan pendekatan bisnis.
“Kalau kita keluarkan Rp1 triliun atau Rp2 triliun, minimal bisa kembali Rp500 miliar dalam bentuk PAD. Itu logika bisnisnya,” jelasnya.
Yani menyebut, salah satu langkah konkret yang bisa ditempuh adalah memberi ruang bagi BUMD untuk ikut serta dalam tender proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD. Dengan begitu, keuntungan yang selama ini didapat kontraktor swasta bisa kembali ke daerah.
“Selama ini, kontraktor swasta bisa untung. Padahal kalau BUMD kita ikut, keuntungannya bisa kembali ke daerah,” ujarnya.
Selain menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), keterlibatan BUMD juga diyakini dapat menekan potensi kebocoran anggaran dan menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang lebih sehat.
Untuk itu, ia menegaskan perlunya dukungan serius terhadap BUMD agar mampu bersaing dan berkolaborasi dengan perusahaan besar yang sudah lama beroperasi di Kukar.
“Kita harus dukung BUMD agar bisa berbisnis dan menghasilkan. Semua perusahaan besar sudah ada di Kukar. Tinggal bagaimana kemauan kita untuk menjalin kerja sama antara BUMD dan perusahaan-perusahaan itu,” kata Yani.
Ia menambahkan, DPRD Kukar telah membahas dan mendorong arah kebijakan ini. Tinggal bagaimana implementasinya agar bisa berjalan efektif.
“Kita di DPRD sudah memikirkan ini. Tinggal bagaimana implementasinya,” tegasnya.
Sebagai penutup, Yani menekankan bahwa kemandirian ekonomi daerah hanya dapat dicapai melalui keseriusan dan langkah nyata dalam memperkuat kelembagaan BUMD.
“Semua ini hanya akan tercapai jika ada keseriusan dan langkah konkret. Kukar tidak boleh jalan di tempat. Kita harus jadi daerah yang mampu menghasilkan sendiri untuk rakyatnya,” pungkasnya. (Adv/fa_
