Terlalu Padat, Wacana Pemindahan Pusat Pemerintahan ke Samarinda Seberang Kembali Mencuat
Garda.co.id, Samarinda – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, Anhar, menilai pusat pemerintahan Kota Samarinda yang terletak di kawasan kota telah padat. Makanya perlu ada pemerataan ifrastruktur perkantoran di Samarinda Seberang.
Dirinya menyebut, Samarinda bagian Kota saat ini telah menanggung dua beban aktivitas perkantoran, yaitu perkantoran milik Pemerintah Provinsi Klaimantan Timur dan perkantoran milik Pemerintah Kota itu sendiri.
“Kita bisa berhitung, ada berapa pegawai dan kantor milik provinsi yang terletak di Samarinda. DPR-nya di sini, kantor gubernur, kantor DPRD, beberapa OPD, dan kemudian kantor Samarinda juga ada berapa?” ucapnya, Kamis 4 April 2023.
Anhar menyatakan, saat ada pegawai yang tinggal di Kota Tenggarong dan daerah pinggiran lainnya, maka aktivitas pegawai tersebut akan tinggi saat masuk kantor di wilayah Samarinda. “begitu situasinya kalau kondisi alam baik, tentunya akan berjalan lancar. Namun saat banjir dan gangguan alam sebagainya, sudah pasti terhambat segala aktivitas,” terangnya.
Menurut Anhar, mengatur Samarinda bagian pusat kota tidak bisa dilakukan cara yang lain. Sebab jika ingin memperbaiki dan mengatur lagi, maka butuh biaya yang tidak sedikit. Seperti cara mengatasi kemacetan, banjir, dan lainnya. “Itu butuh biaya yang sangat besar,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menyebut, salah satu jalan adalah menjadikan Samarinda Seberang menjadi bagian pusat perkantoran. “Sekarang tinggal pemkot saja dan DPRD, bagaimana untuk mengalokasikan anggaran bagi pembangunan ifrastruktur perkantoran di seberang,” jelasnya.
Selain itu, dengan memindahkan pusat pemerintahan di Samarinda Seberang, juga akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda itu sendiri. Apalagi hal ini berkaitan dengan kehadiran IKN.
“Kalau kami minta memindakan mal kan tidak mungkin, tapi kita punya cara berpikir bagaimana pengusaha mau bikin mal di sana. Saya kalkulasi ya bisnis, kalau kantor wali kota di sana, kanto gubernur di sana, dan kantor DPR di sana, maka ada berapa ribu masyarakat yang tinggal atau menetap di sana. Otomatis, kalau melihat dari segi ekonomi, ada berapa uang yang berputar di sana,” tutupnya. (Riduan/ADV/DPRD SMD)
