Perusahaan Dan Masyarakat Kutai Timur Konflik Agraria, DPRD Kaltim Tengahi Permasalahan
Garda.co.id, Kutai Timur – Ketegangan pertanahan kembali menggelora di Bumi Etam. Kali ini, bara konflik menyala di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, menyusul sengketa lahan antara raksasa tambang PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan dua kelompok tani antara Bina Bumi Keraitan dengan Multi Guna.
Merasa hak atas lahan yang mereka garap diabaikan, kedua kelompok tani melayangkan aduan resmi ke DPRD Kalimantan Timur. Respons cepat pun datang dari Komisi I DPRD Kaltim, yang membidangi urusan hukum, pemerintahan, dan pertanahan.
Tak ingin bara konflik membesar, Komisi I segera menjadwalkan pertemuan dengan pihak manajemen PT KPC. Pertemuan penting ini digelar pada Kamis (15/5/2025), dengan agenda utama meminta klarifikasi langsung atas klaim kepemilikan lahan yang diajukan para petani.
“Kami ingin memastikan semua pihak mendapat perlakuan adil dan masalah ini diselesaikan sesuai koridor hukum,” tegas Salehuddin, Sekertaris Komisi I.
Dalam forum klarifikasi yang digelar, manajemen PT Kaltim Prima Coal (KPC) memberikan penjelasan rinci mengenai dasar hukum kepemilikan dan penguasaan lahan yang kini tengah diperdebatkan. Pihak perusahaan juga menyampaikan komitmennya untuk mengikuti proses mediasi jika itu dianggap perlu demi mencapai solusi.
Namun, Komisi I DPRD Kaltim tak tinggal diam. Mereka menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal setiap langkah penyelesaian sengketa ini. Bagi mereka, yang terpenting adalah menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak.
Sengketa lahan antara korporasi besar dan masyarakat lokal memang bukan fenomena baru di Kalimantan Timur. Namun, yang kini menjadi sorotan utama adalah tuntutan akan penyelesaian yang transparan, adil, dan tidak memihak, agar insiden serupa tidak terulang di masa depan. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
