Tekan Ketimpangan Sekolah, H. Baba Penuh Harap Pada Gratispoll
Garda.co.id, Samarinda – DPRD Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan keseriusannya dalam membenahi kisruh tahunan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang kerap menjadi sorotan publik.
Fokus utama kali ini tertuju pada Kota Samarinda, di mana ketimpangan kualitas antar sekolah masih menjadi akar masalah. Akibatnya, arus pendaftar menumpuk di sekolah-sekolah unggulan, sementara sekolah lain sepi peminat.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, menegaskan bahwa inti persoalan bukan sekadar soal kuota atau daya tampung. Melainkan keinginan para calon siswa memasukin sekolah unggulan.
“Di Samarinda, daya tampung sekolah sebenarnya mencukupi. Persoalannya adalah siswa cenderung memilih sekolah-sekolah tertentu saja. Ini indikasi adanya ketidakmerataan kualitas pendidikan antar sekolah,” jelasnya.
H. Baba menilai jika seluruh sekolah di Samarinda memiliki standar yang setara, maka penumpukan pendaftar di salah satu sekolah dapat dihindari. Oleh karena itu, Pihaknya pun bertekad mendorong pemerataan kualitas pendidikan agar setiap sekolah menjadi tempat belajar yang layak dan diminati, bukan hanya alternatif.
“Kita ingin mendorong Pemprov untuk lebih fokus pada upaya pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Samarinda. Dengan demikian, orang tua dan siswa tidak lagi terpaku pada label ‘favorit’ dan semua sekolah akan menjadi pilihan yang menarik,” ucapnya.
Para legislator Kaltim pun mendorong percepatan program peningkatan mutu pendidikan agar tak lagi terjadi kesenjangan antar sekolah.
Menanggapi minimnya daya tampung di Balikpapan, lanjut H. Baba, Pemprov Kaltim langsung merespons cepat dengan rencana pembangunan dua SMA dan dua SMK baru sebagai solusi konkret.
Selain itu, program Gratispol tetap jadi prioritas. Di 2025, fokus anggaran akan digunakan untuk membekali siswa baru SMK kelas 10 dengan perlengkapan seperti seragam, sepatu, dan tas. Pendidikan gratis tak cukup tanpa dukungan yang lengkap.
“Kita tetap berkomitmen dengan Gratispol. Tahun ini kita prioritaskan perlengkapan siswa SMK kelas 10, dan tahun depan akan kita perluas secara bertahap,” ujarnya.
Lebih lanjut kata Baba, melalui sorotan khusus pada pemerataan kualitas pendidikan di Samarinda dan penambahan fasilitas di Balikpapan, DPRD Kaltim berharap polemik PPDB dapat diselesaikan secara menyeluruh.
“Tujuan kita jelas, menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas bagi seluruh anak di Kalimantan Timur,” tukasnya. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
