Kelangkaan BBM dan Gas Merebak, Fuad Nilai Perlunya Audit Total Pertamina
Garda.co.id, SAMARINDA — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas yang belakangan melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Timur (Kaltim) memicu reaksi keras dari DPRD Provinsi. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menilai sudah saatnya Pertamina mendapatkan sorotan tajam dan diaudit secara menyeluruh, terutama setelah terungkapnya kasus penangkapan salah satu pejabat tinggi di perusahaan energi milik negara tersebut.
“Menurut saya, ini Pertamina akan menjadi sorotan yang sangat tajam, khususnya nanti dari teman-teman DPR RI. Mereka akan melakukan investigasi turun langsung ke Pertamina, bagaimana itu beberapa daerah yang terjadi kelangkaan,” ucapnya.
Lanjut, Fuad mempertanyakan alasan di balik kelangkaan distribusi energi, meskipun kuota untuk provinsi-provinsi, termasuk Kaltim, sudah sesuai dengan ketentuan resmi. Namun, kenyataannya, masyarakat tetap kesulitan memperoleh BBM dan gas, bahkan di daerah-daerah yang seharusnya tidak mengalami kekurangan pasokan.
“Sebenarnya kan pembagian ke masing-masing provinsi itu udah sesuai dengan ketentuan. Tapi kenapa terjadi kelangkaan? Ini mungkin ada kaitannya dengan momen tertangkapnya Dirut (Pertamina), yang ini sangat mengguncang kita semua,” terangnya.
Meski demikian, dirinya melihat peristiwa tersebut sebagai momentum penting menuju reformasi distribusi energi nasional. Fuad menaruh harapan besar agar kondisi ini bisa menjadi titik balik menuju tata kelola energi yang lebih transparan dan berpihak kepada masyarakat.
“Tapi inilah awal daripada sebuah perubahan. Mudah-mudahan, kita berharap Kaltim yang penuh dengan kegiatan energi seperti ini tidak ada kelangkaan. Masyarakat kan saat ini ya, mereka hanya menginginkan hal-hal sederhana seperti gas dan minyak. Gak ada yang lain,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Fuad menekankan bahwa daya beli masyarakat Kaltim sebenarnya cukup tinggi. Bahkan, dirinya menilai secara ekonomi, warga Kaltim mampu membeli bahan bakar dengan kualitas yang jauh lebih baik dari Pertamax. Hal ini menandakan bahwa kelangkaan bukanlah masalah dari sisi kemampuan finansial, melainkan distribusi yang tidak optimal.
“Saat ini kita juga sadari bahwa kehidupan masyarakat ya menengah ke atas, artinya lebih banyak. Tapi kalau dilihat dari ekonomi Kaltim, ini sangat mampu, bukan hanya Pertamax tetapi di atasnya lagi pun mungkin masih mampu,” ungkapnya.
Sebelum mengakhiri pertanyaan, Fuad kembali menekankan pentingnya investigasi menyeluruh agar masyarakat Kaltim bisa menikmati hak-hak energi mereka secara adil dan berkelanjutan.
“Inilah yang kita harapkan, ada investigasi agar betul-betul masyarakat menikmati daripada hak-hak mereka yang harus terjaga,” pungkasnya. (Dry/Adv/DPRDKaltim).
