Gelar RDP Bersama Disdikbud, DPRD Kaltim Soroti Permasalahan Krusial
Garda.co.id, Samarinda – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim guna membahas kesiapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026 di jenjang SMA/SMK negeri.
Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, H. Baba, rapat berlangsung aktif dan penuh diskusi. Fokus utama tertuju pada persoalan klasik yang terus menjadi tantangan dari tahun ke tahun, yakni ketimpangan daya tampung sekolah, khususnya di daerah padat seperti Balikpapan dan Samarinda.
H. Baba menegaskan bahwa RDP ini bertujuan untuk menyatukan langkah strategis antara pihaknya dengan Disdikbud. Sehingga pelaksanaan PPDB dapat lebih tertib, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh calon peserta didik di Kaltim.
“Setiap tahun, terutama di Balikpapan dan Samarinda, PPDB selalu menimbulkan polemik. Karena itu, kita ingin mengetahui mana pembangunan yang akan masuk di 2025 dan mana yang akan dilanjutkan di 2026, agar ada kesinambungan dalam mengatasi persoalan ini,” imbuh H. Baba, Senin (21/4/2025).
Dirinya mengungkapkan bahwa di Balikpapan sendiri, sekolah negeri hanya mampu menampung sekitar 51 persen dari total calon peserta didik. Bahkan, H. Baba membeberkan masih terdapat kecamatan seperti Balikpapan Tengah yang belum memiliki SMA atau SMK sama sekali.
“Ini bukan soal kualitas, tetapi memang jumlah sekolahnya yang kurang. Oleh karena itu, pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di Balikpapan telah direncanakan,” tuturnya.
Sementara di Samarinda, permasalahan justru terletak pada preferensi masyarakat yang cenderung hanya ingin menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah unggulan tertentu, meski secara umum daya tampung sekolah sudah mencukupi.
“Padahal kapasitasnya cukup, tapi karena belum ada pemerataan mutu pendidikan, masyarakat berbondong-bondong ke sekolah favorit. Jika kualitas sekolah merata, tentu distribusi siswa juga akan lebih seimbang,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, H. Baba juga menyoroti pentingnya peran pesantren dalam sistem pendidikan di daerah. Dirinya menekankan bahwa meskipun secara administratif pesantren berada di bawah naungan Kementerian Agama, namun keberadaannya tak bisa dipisahkan dari ekosistem pendidikan di Kalimantan Timur.
“Pesantren juga berkontribusi dalam mendidik generasi muda. Selama mereka melayani masyarakat Kaltim, kita harus turut memikirkan kebutuhannya,” tandasnya. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
