DPRD Kukar Dorong Penerapan Skema Multiyears untuk Efisiensi Pembangunan Daerah
Garda.co.id, Tenggarong– Anggota Komisi II DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ria Handayani, mendorong pemerintah daerah agar lebih berani menerapkan skema multiyears atau tahun jamak dalam pelaksanaan program-program strategis yang membutuhkan pembiayaan besar.
Usulan ini disampaikannya saat pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2025–2029 yang digelar di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar, belum lama ini.
Menurut Ria, penerapan skema multiyears bukan hal baru di Indonesia. Beberapa daerah bahkan sudah lebih dulu menerapkan model pembiayaan ini dan terbukti berhasil dalam menjaga kesinambungan pembangunan.
Ia mencontohkan, Kota Balikpapan maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menggunakan pola multiyears untuk mengatasi keterbatasan APBD, sehingga proyek-proyek besar dapat dikerjakan secara bertahap namun tetap konsisten.
“Akan lebih baik kalau kita juga melakukan multiyears, khususnya untuk kegiatan yang membutuhkan biaya besar. Ini salah satu cara untuk mengurangi tekanan anggaran,” ujarnya.
Ria menilai, sistem pembiayaan tahun jamak akan memberikan banyak keuntungan bagi Kukar.
Dengan model ini, pemerintah daerah bisa mengatur alokasi anggaran secara lebih merata dalam beberapa tahun, tanpa harus membebani APBD secara tiba-tiba dan besar-besaran dalam satu tahun anggaran.
Hal tersebut, menurutnya, akan membuat pembangunan lebih terencana dan berkelanjutan.
Dalam pandangannya, kondisi keuangan daerah saat ini memang harus menjadi perhatian serius.
Ria menyoroti bahwa pendapatan daerah Kukar dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup tajam. Bahkan jika dibandingkan dengan Kutai Timur (Kutim), tren yang terjadi berbanding terbalik.
“Kutim saat ini mengalami peningkatan pendapatan daerah yang signifikan, sementara kita justru menurun. Ini harus jadi bahan evaluasi serius,” tegasnya.
Ria mempertanyakan faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya pendapatan daerah tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya agar RPJMD Kukar yang tengah dibahas benar-benar mampu memberikan jawaban atas tantangan fiskal ini. Menurutnya, tanpa strategi yang tepat, program pembangunan di Kukar akan sulit berjalan maksimal.
“Perencanaan keuangan yang tepat dan efisien adalah fondasi penting dalam menyusun arah pembangunan lima tahunan,” tambahnya.
Karena itu, ia menekankan bahwa penerapan skema multiyears dan evaluasi kebijakan fiskal menjadi dua langkah yang bisa mendorong kemandirian keuangan daerah sekaligus memperkuat posisi Kukar dalam persaingan pembangunan regional.
Ria juga menilai, masih banyak program pembangunan di Kukar yang terbentur keterbatasan anggaran.
Menurutnya, hambatan tersebut bukan karena kurangnya ide atau kreativitas pemerintah daerah, tetapi lebih disebabkan oleh skema pembiayaan yang masih terlalu kaku.
Dengan adanya multiyears, program besar yang sifatnya strategis bisa tetap berjalan meski pembiayaannya dilakukan secara bertahap.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya sinergi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta DPRD dalam mengawal proses perencanaan anggaran.
Dengan koordinasi yang baik, setiap program besar yang dirancang dapat dilaksanakan secara realistis, terukur, dan tidak menimbulkan beban fiskal yang berlebihan.
Tak hanya itu, Ria juga mengajak semua pihak agar berpikir lebih inovatif dan tidak terpaku pada pola pembiayaan konvensional.
Menurutnya, banyak daerah yang mampu melakukan lompatan pembangunan karena berani mencoba pola baru dalam tata kelola anggaran.
“Kalau daerah lain bisa, kenapa kita tidak? Ini saatnya kita berbenah dalam hal tata kelola anggaran,” tutupnya. (Adv/fa)
