Garda.co.id, Tenggarong– Suasana ruang rapat DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) para atlet berprestasi Kukar yang pernah mengharumkan nama daerah di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) hadir berdiskusi langsung dengan wakil rakyat mereka belum lama ini.
Audiensi ini difasilitasi oleh DPRD Kukar bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kukar, dan dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal.
Pertemuan berlangsung hangat, namun juga membuka kenyataan yang cukup mengusik.
Andi Faisal mengaku terkejut setelah mendengar langsung cerita para atlet.
“Pertama, kami cukup kaget dengan kejadian ini. Atlet-atlet berprestasi asal Kutai Kartanegara yang meraih medali di PON sampai hari ini belum menerima haknya. Di daerah lain, semua itu sudah diselesaikan,” ungkapnya.
Rasa miris pun tak bisa ditutupi. Para atlet yang seharusnya mendapat bonus dan uang saku sebagai bentuk penghargaan, justru masih menunggu kepastian.
Padahal, jerih payah mereka telah membuat nama Kukar berkibar di kancah olahraga nasional.
Meski demikian, DPRD tidak tinggal diam. Menurut Andi Faisal, ada sejumlah regulasi baru yang memang menjadi penghambat proses pencairan.
“Dalam forum-forum rapat yang kami lakukan, memang ada beberapa aturan baru yang membelenggu pemerintah daerah. Karena itu, kami akan mempelajari praktik yang sudah dilakukan oleh daerah lain, seperti Samarinda dan Kutai Timur,” jelasnya.
Tidak berhenti di situ, DPRD juga menyiapkan langkah konkret. Jika permasalahan ini tidak bisa selesai di tingkat daerah, maka DPRD siap membawa persoalan ke pemerintah pusat.
“Kita belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Di tubuh KONI, pernah ada implikasi hukum yang muncul akibat persoalan seperti ini. Maka kami akan sangat berhati-hati dan tetap mendampingi hingga persoalan ini tuntas, baik hasilnya pahit maupun manis,” tegas Andi Faisal.
Audiensi ini bukan hanya membicarakan hak-hak atlet, tetapi juga membuka diskusi lebih luas tentang masa depan olahraga di Kukar.
Andi Faisal menilai, dukungan terhadap dunia olahraga seharusnya tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta.
“Di sekitar kita ada banyak perusahaan besar. Harusnya mereka bisa turut membantu masyarakat, khususnya para olahragawan. Saya yakin, itu tidak akan membuat perusahaan bangkrut, justru mempererat kontribusi mereka terhadap masyarakat,” ujarnya.
Ia pun mendorong agar Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), KONI, hingga Bupati Kukar mengambil langkah serius untuk menggandeng perusahaan-perusahaan itu.
Konsep “orang tua asuh” bagi para atlet dinilainya bisa menjadi solusi agar pembinaan olahraga lebih berkelanjutan.
Audiensi ini menjadi bukti bahwa DPRD Kukar hadir tidak hanya sebagai lembaga legislatif yang membuat aturan atau mengawasi jalannya pemerintahan, tetapi juga sebagai sahabat masyarakat. Bagi para atlet, pertemuan ini memberi harapan baru.
Bagi DPRD, ini adalah komitmen nyata untuk memastikan keadilan dan penghargaan layak bagi putra-putri terbaik daerah. (Adv/fa)
