Garda.co.id, Tenggarong– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya dalam pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Salah satu perhatian itu disampaikan oleh Wakil Ketua III DPRD Kukar, Aini Farida, dalam rapat di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar, benerapa waktu lalu.
Aini menyebut bahwa momen awal pemerintahan baru menjadi waktu yang tepat untuk merancang arah pembangunan lima tahun ke depan secara matang.
Menurutnya, RPJMD harus berisi program-program prioritas yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“RPJMD ini kan program jangka panjang lima tahun ke depan. Jadi, harus benar-benar dipikir matang-matang dan diarahkan pada program prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Menurutnya, tanpa kolaborasi yang kuat, pembangunan akan terhambat dan berisiko tidak merata.
“Saya pikir antara legislatif dan eksekutif harus bersinergi. Kalau tidak, pembangunan ini tidak akan merata. Kami di legislatif punya wakil dari enam dapil, dan masing-masing anggota DPRD itu hafal betul dengan kebutuhan dapilnya. Jadi, kami tahu mana yang prioritas dan mana yang bukan,” jelasnya.
Rapat pembahasan RPJMD tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, Wakil Ketua I Abdul Rasyid, Wakil Ketua II Junadi, serta anggota dari berbagai fraksi.
Dari pihak eksekutif hadir Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, dan Plt Kepala Bappeda Kukar, Syarifah Vanesa Vilna.
Dengan sinergi yang kuat, Aini menilai, setiap program yang disusun tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu menjamin pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kukar.
“Dengan memahami kebutuhan dapil masing-masing, kami ingin memastikan bahwa tidak ada daerah yang tertinggal,” tambahnya.
Ia menutup dengan penegasan bahwa RPJMD harus menjadi pedoman nyata pembangunan daerah.
“Sinergi legislatif dan eksekutif ini penting agar RPJMD bukan hanya formalitas, tapi betul-betul bisa memberi dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (Adv/fa)
