Garda.co.id, Tenggarong– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan pentingnya menjalin kerja sama aktif antara pemerintah daerah dengan perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di sektor pertambangan, migas, dan perkebunan di wilayah Kukar.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan Participating Interest (PI) sebesar 10% dari bisnis migas untuk menopang perekonomian daerah.
“Kita tidak bisa hanya puas dengan PI 10%. Potensi kerja sama dengan perusahaan besar itu jauh lebih luas dan bisa sangat menguntungkan,” ujarnya.
Ahmad Yani menilai, pemerintah daerah harus lebih agresif dalam menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan tambang, migas, maupun perkebunan.
Ia menekankan, peluang yang ada seharusnya tidak dibiarkan begitu saja, melainkan digarap dengan serius demi kesejahteraan masyarakat Kukar.
“Jangan cuma PI 10% yang diurus. Kita bisa masuk ke bisnisnya juga. Migas, batu bara, perkebunan, semua ada potensi kerja sama yang menguntungkan,” tambahnya.
Ia menyayangkan bahwa hingga saat ini belum terlihat langkah konkret dari pemerintah daerah dalam membangun pola kemitraan yang saling menguntungkan dengan para pelaku industri besar.
Padahal, menurutnya, Kukar memiliki posisi strategis dan sumber daya melimpah yang bisa menjadi daya tarik bagi kolaborasi yang lebih luas.
“Potensinya luar biasa. Tapi kalau tidak digarap, ya tetap jadi penonton. Padahal kita bisa jadi pemain,” tegasnya.
Kerja sama tersebut, kata Ahmad Yani, tidak hanya akan menambah kontribusi signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.
Dengan pola kemitraan yang tepat, manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat Kukar.
“Bayangkan kalau pemerintah daerah bisa punya saham atau proyek bareng dengan perusahaan tambang atau migas. Dampaknya akan sangat besar bagi PAD,” jelasnya.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD Kukar berkomitmen mendukung penuh langkah-langkah tersebut.
Ahmad Yani menegaskan pihaknya siap mendorong eksekutif agar lebih proaktif membuka ruang kerja sama yang profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan daerah.
“Kita harus aktif, jangan pasif. Dunia usaha sudah berkembang, kita harus adaptif juga,” tutupnya. (Adv/fa)
