Garda.co.id, TENGGARONG – Di tengah badai kebijakan efisiensi anggaran yang mengguncang pemerintahan dari pusat hingga daerah, Kutai Kartanegara (Kukar) berdiri tegak, tak tergoyahkan.
Saat banyak daerah berjuang menyesuaikan anggaran akibat pemangkasan besar-besaran, pegawai di Kukar bisa bernapas lega—gaji tetap cair, tunjangan aman, dan honorarium tetap berjalan tanpa hambatan.
Gelombang pemotongan anggaran yang digerakkan oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menargetkan penghematan Rp306,7 triliun dari APBN dan APBD.
Tak tanggung-tanggung, Rp256,1 triliun disedot dari Kementerian/Lembaga (K/L) dan Rp50,59 triliun dari Transfer ke Daerah (TKD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, memberikan kabar yang melegakan. Belanja pegawai di Kukar tetap aman, tanpa pemotongan, tanpa penundaan!
“Insya Allah, kebijakan baru ini tidak akan mempengaruhi belanja pegawai. Semua aman, tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” tegasnya dengan penuh keyakinan, Senin (3/3/2025).
Menurut Sunggono, APBD Kukar yang mencapai Rp12 triliun masih sangat stabil. Belanja pegawai telah diatur agar tidak melebihi 30 persen dari total anggaran, dan saat ini berada di angka Rp2,4 triliun—cukup kuat untuk menjamin hak-hak pegawai tetap terpenuhi.
“Belanja pegawai kita masih sangat menutupi. Tidak ada yang tidak terbayar, menunggak, atau mengalami pemotongan,” ungkapnya dengan penuh keyakinan.
Di saat daerah lain kelimpungan mengatur ulang anggaran, Kukar justru menunjukkan kestabilan fiskal yang luar biasa.
Ribuan pegawai—dari ASN hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)—dapat bekerja dengan tenang tanpa bayang-bayang ketidakpastian finansial.
Bukan hanya mempertahankan kestabilan anggaran pegawai, Kukar bahkan tetap berkomitmen untuk membiayai tambahan 5.776 kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang baru direkrut.
Di saat banyak daerah lain harus melakukan penyesuaian bahkan pembatasan rekrutmen pegawai, Kukar tetap bergerak maju, menjaga kesejahteraan pegawai dan memastikan pelayanan publik tetap optimal.
Meski kebijakan efisiensi anggaran tetap diterapkan, Kukar memastikan bahwa pemotongan tidak akan menyentuh sektor yang menyangkut hak-hak pegawai.
Sunggono menegaskan, Kukar tidak hanya bertahan, tetapi juga tetap berkembang di tengah situasi ekonomi yang menantang.
“Efisiensi memang dilakukan, tapi kesejahteraan pegawai tetap menjadi prioritas. Kita ingin memastikan semua tetap berjalan normal, tanpa kendala,” pungkasnya.
Dengan kepastian ini, pegawai di Kukar tak perlu lagi resah. Gaji, tunjangan, dan honorarium tetap mengalir lancar, sementara roda pemerintahan dan pembangunan terus berputar. (Mft/Adv/Diskominfokukar)
