Garda.co.id, TENGGARONG – Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) dalam menekan angka kemiskinan menunjukkan hasil positif.
Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kukar pada tahun 2024 turun menjadi 7,28%, dari sebelumnya 7,61% pada tahun 2023.
Penurunan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program inklusif yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan dan ekonomi lemah.
Bupati Kukar, Edi Damansyah, menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan ini bukan sekadar angka, tetapi bukti nyata dari kerja keras pemerintah daerah dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk terus menjalankan program inklusif yang dapat menyentuh semua lapisan masyarakat. Tidak boleh ada yang tertinggal dalam pembangunan, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan,” ujar Edi, Kamis (6/3/2025).
Menurutnya, keberhasilan ini didukung oleh berbagai program strategis yang mencakup pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan infrastruktur.
Pertama, Program Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran. Pemkab Kukar memastikan bahwa bantuan sosial tidak hanya sekadar diberikan, tetapi juga disalurkan secara efektif dan berbasis data.
Melalui integrasi data dari BPS dan Dinas Sosial, bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Kedua, Penguatan Ekonomi Kerakyatan. Pemerintah terus mendorong sektor UMKM, pertanian, dan perikanan agar lebih produktif.
Bantuan alat produksi, akses permodalan, serta pelatihan keterampilan diberikan kepada kelompok masyarakat yang memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian mereka.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mandiri secara ekonomi,” tambah Edi.
Ketiga, Akses Pendidikan dan Kesehatan yang Lebih Merata. Selain sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama dalam menekan kemiskinan.
Program Beasiswa Kukar Idaman memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa mengenyam pendidikan, sementara layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin semakin diperluas melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Ke-empat, Infrastruktur sebagai Fondasi Ekonomi Masyarakat. Pembangunan infrastruktur, terutama di daerah pedesaan, juga menjadi faktor utama dalam pengentasan kemiskinan.
Dengan adanya jalan yang lebih baik, akses air bersih, dan listrik yang merata, masyarakat desa memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka.
Meski angka kemiskinan telah menunjukkan penurunan signifikan, Pemkab Kukar masih memiliki target lebih besar.
Tahun 2025, pemerintah daerah menargetkan tingkat kemiskinan bisa turun di bawah 7% melalui program padat karya, pengembangan ekonomi berbasis desa, serta peningkatan investasi di sektor produktif.
“Kami akan terus bekerja keras memastikan bahwa program pengentasan kemiskinan berjalan optimal dan berkelanjutan. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan masyarakat Kukar yang lebih sejahtera, mandiri, dan berkualitas,” pungkas Edi.
Dengan pendekatan inklusif dan kebijakan yang berbasis data, Kukar semakin optimis dalam mengatasi kemiskinan. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa pembangunan yang berkeadilan dapat membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Mft/Adv/DiskominfoKukar)
