Garda.co.id, Samarinda – Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersinergi dengan perusahaan melalui Corporate Social Responsibility untuk mendorong pembangunan rumah layak huni. Hal tersebut dilakukan karena banyak rumah yang tidak layak huni di Kaltim. Itu sebabnya, ada rencana membangun 33 unit rumah layak huni di Kota Samarinda.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, Anhar, mnegaskan jika CSR merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Terutama pada perusahaan besar.
Dengan adanya dana CSR tersebut, menurut Anhar, juga dapat membantu dalam memberikan rumah layak huni bagi masyarakat khususnya Kota Samarinda. “Program CSR juga sebenarnya bagian mengukur tingkat kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di wilayah dimana mereka melalukan aktivitas usaha,” ungkapnya.
“Saya pikir mau sampai Rp 1 triliun yang penting azas kebermanfaatan kepada masyarakat terpenuhi. Sehingga memang CSR bukan hanya lagi sekadar memberikan tandon, bangun toilet dan lain sebagainya. Seharusnya bantuannya sudah harus jauh, kalau perlu bisa bikin universitas, bikin stadion, dan lain sebagainya,” timpalnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga menyebutkan bahwa perusahaan besar memang perlu memberikan dana CSR untuk berbagi macam hal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sebab dikatakannya, selama ini perusahaan telah mengambil keuntungan yang banyak di Kaltim dan khususnya Kota Samarinda.
“Kalau CSR cuman bikin sumur bor, berikan tando dan lainnya, itu tidak relevan. Mereka mengambil keuntunga triliunan dari sini, suruh aja pemprov hitung berapa banyak mereka mengeruk sumber daya alam, dan masih belum sebanding dengan apa yang telah diberikan saat ini,” tutupnya. (Riduan/ADV/DPRD SMD)
