Garda.co.id, Samarinda – Peringatan Hari Buruh Nasional yang jatuh setiap 1 Mei kembali menjadi panggung bagi para pekerja untuk menyuarakan hak dan harapan mereka. Tuntutan akan peningkatan kesejahteraan pun kembali menggaung di berbagai daerah.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mendorong pemerintah daerah untuk menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan para pengusaha. Menurutnya, dialog yang konstruktif diperlukan guna merumuskan langkah strategis demi meningkatkan taraf hidup pekerja, yang hingga kini masih jauh dari kata layak.
“Kesejahteraan buruh kita sekarang masih di bawah standar. Kami berharap agar pemerintah bisa berkomunikasi lebih intensif kepada para pengusaha kita agar bisa mencari solusi sehingga kesejahteraan buruh bisa meningkat,” ucapnya saat ditemui.
Darlis menilai peningkatan kesejahteraan buruh bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga pengusaha. Dirinya mengusulkan kenaikan bertahap pada komponen pendapatan buruh, namun dibarengi dengan berbagai catatan seperti harus diimbangi efisiensi biaya produksi agar tidak memberatkan sektor usaha.
“Pertama adalah komponen pendapatan buruh harus ditingkatkan. Seiring dengan itu, agar komponen pendapatan buruh bisa ditingkatkan, maka biaya-biaya kos produksi para pengusaha kita juga harus ditekan. Seperti misalnya memperpendek birokrasi perizinan, kemudian menghilangkan biaya-biaya yang tidak perlu, yang menjadi beban pengusaha,” jelasnya.
“Kalau itu berhasil kita tekan, maka bisa dilarikan untuk peningkatan pendapatan para buruh. Struktur pendapatannya bisa ditingkatkan,” sambung Darlis.
Darlis mengungkapkan, selama ini pengusaha masih dibebani berbagai biaya non-operasional yang menghambat ruang gerak mereka. Dalam kondisi seperti itu, wacana kenaikan upah buruh kerap mentok di tengah jalan.
Karena itu, dirinya mendorong pemerintah untuk tidak hanya menjadi penonton, melainkan turun tangan aktif misalnya dengan menyederhanakan proses perizinan dan memangkas biaya tambahan, agar pelaku usaha punya ruang lebih untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.
“Kalau biaya-biaya yang non-operasional itu bisa kita hilangkan, bisa kita tekan serendah mungkin dari pemerintah, misalnya memotong rantai birokrasi, maka itu bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan struktur pendapatan buruh. Harapan kita seperti itu,” imbuhnya.
Lanjut Darlis, pentingnya keseimbangan antara kepentingan buruh, pengusaha, dan pemerintah agar tercipta kondisi yang saling menguntungkan.
“Jadi ada kompensasi antara pemerintah dan perusahaan. Misalnya biaya pengurusan segala macam itu ditekan serendah mungkin, kemudian near cost misalnya kan? Nah kompensasinya adalah struktur pendapatan buruh ditambah, maka kesejahteraan buruh akan menaik. Harapan kita seperti itu,” tutupnya (Dry/Adv/DPRDKaltim)
