Garda.co.id, Tenggarong– DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menegaskan komitmennya terhadap pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Hal ini mengemuka dalam rapat pembahasan Rancangan Awal RPJMD Kukar Tahun 2025–2029 yang digelar di Ruang Rapat Banmus DPRD Kukar, belum lama ini.
Salah satu perhatian serius disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kukar, Sri Muryani, yang menilai isu pemberdayaan perempuan harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam dokumen perencanaan lima tahunan tersebut. Menurutnya, selama ini topik ini masih sering dipandang sebelah mata.
“Kadang mereka berpikir bahwa pemberdayaan perempuan itu hanya pelatihan-pelatihan. Padahal di sana ada isu besar, yaitu isu gender yang harus ditangani secara serius,” tegas politisi Partai Golkar dari Dapil 6 tersebut.
Sri Muryani menyoroti meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kutai Kartanegara dari tahun ke tahun. Menurutnya, situasi ini harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
“Ini bukan masalah kecil. Harus ada perhatian dalam pembangunan kita, karena pembangunan itu bukan hanya infrastruktur atau belanja-belanja fisik, tapi juga pembangunan manusianya,” ucapnya.
Selain itu, ia juga mengkritisi keberadaan Rumah Aman yang diperuntukkan bagi korban kekerasan. Kondisi fasilitas yang ada dinilainya belum memenuhi standar untuk disebut sebagai tempat perlindungan.
“Saya sudah lihat langsung. Bangunannya memang ada, tapi fasilitas dalamnya tidak mendukung. Tempat tidur tidak ada, WC dan dapur pun tidak layak. Bagaimana mungkin itu bisa disebut rumah aman?” ungkapnya.
Sri Muryani meminta agar Pemkab Kukar bersama jajaran perencana pembangunan lebih serius memasukkan isu kesetaraan gender dalam skala prioritas pembangunan.
Menurutnya, pembangunan daerah yang inklusif hanya dapat terwujud jika perempuan ditempatkan dalam posisi yang setara dengan laki-laki.
Ia juga menekankan bahwa kesetaraan gender sejalan dengan nilai-nilai universal, termasuk ajaran agama.
“Allah saja menempatkan manusia setara, yang membedakan hanya takwa. Maka kenapa kepala keluarga bisa dari kalangan perempuan? Itu karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa perempuan punya peran dan kedudukan yang sama. Ini harus tercermin dalam RPJMD kita,” jelasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani. Rapat ini juga dihadiri Sekda Kukar Sunggono, Plt Kepala Bappeda Kukar Syarifah Vanesa Vilna, unsur pimpinan DPRD seperti Abdul Rasyid, Junadi, Aini Farida, serta sejumlah anggota dari berbagai fraksi.
Melalui catatan kritis ini, DPRD Kukar menunjukkan sikap terbuka dalam memperjuangkan isu-isu sosial yang menyentuh kehidupan masyarakat luas.
Pembangunan sumber daya manusia, terutama dalam hal perlindungan dan pemberdayaan perempuan, diyakini dapat menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat Kukar yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya saing. (Adv/fa)
