Anggaran BKT Dapat Temuan Dari BPK RI, Sarkowi Sebut Pentingnya Pengawasan Bersama Dalam Program Strategis
Garda.co.id, Samarinda— Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (RI) menemukan ketidaksesuaian penyaluran dana dan adanya Silpa dari Program Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) sebesar Rp 3,5 miliar.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menyampaikan bahwa pentingnya melakukan pengawasan yang kolektif dan objektif terhadap suatu program.
Dirinya mengatakan bahwa tim pelaksana program ditunjuk langsung oleh Gubernur pada waktu itu, sehingga sebagai lembaga legislatif tidak dalam posisi mengintervensi kebijakan personal kepala daerah. “Pemilihan tim atau pakar sepenuhnya adalah kewenangan Gubernur. Kami menghormati itu,” ucapnya.
Kendati demikian, Sarkowi menekankan bahwa pihaknya tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap program program strategis seperti beasiswa daerah. Menurutnya, hasil kerja tim pelaksana akan dijadikan sebagai capaian dan akuntabilitas akhir dari pelaksanaan program.
“DPRD akan melihat hasilnya nanti seperti apa. Kalau memang ada persoalan, tentu akan kita tindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” tuturnya.
Legislator Kaltim itu mengajak masyarakat untuk tidak tergesa gesa dalam membuat kesimpulan terlebih jika belum adanya kepastian hukum. Sarkowi mengatakan bahwa pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah dalam menanggapi temuan tersebut.
“Selama belum ada putusan hukum tetap, kita semua harus objektif. Jangan langsung bersikap apriori,” imbuhnya.
Sarkowi menjelaskan pengawasan terhadap program strategis seperi beasiswa kedepannya harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai unsur, termasuk lembaga legislatif dan masyarakat sipil.
Hal ini diharapkan program beasiswa dapat membentuk SDM yang unggul yang dijalankan secara transparan dan tepat sasaran.
“Berikan kesempatan pada proses yang berjalan. Kita awasi bersama-sama agar pelaksanaan program ini di masa mendatang lebih akuntabel,” tutupnya. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
