Ahmad Yani Ajak Kukar Mandiri Fiskal, Tak Lagi Bergantung pada Dana Perimbangan
Garda.co.id, Tenggarong– Momentum ulang tahun ke-46 yang dirayakan Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, pada Kamis (7/8/2025) di Rumah Jabatan Ketua DPRD Kukar, menjadi ruang refleksi penting.
Di sela perayaan itu, ia menyerukan agar Kukar tak lagi bergantung sepenuhnya pada dana perimbangan dari pusat.
“Karena memang kita tidak boleh terus-menerus mengandalkan dana perimbangan. Ini tidak bisa lagi,” tegas Yani.
Menurutnya, Kukar memiliki potensi besar untuk menghasilkan pendapatan sendiri. Sumber daya alam yang melimpah, mulai dari tambang, migas, kelapa sawit, hingga sektor pertanian dan peternakan, harus diolah menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kukar ini kaya akan sumber daya. Kita harus mampu mengelola potensi ini menjadi sumber usaha yang bisa mendatangkan PAD,” ujarnya.
Yani menambahkan, pengelolaan potensi tersebut harus dilakukan dengan keseriusan dan perencanaan matang.
Ia menilai, selama ini banyak peluang ekonomi yang belum dikelola dengan pendekatan bisnis berkelanjutan.
Ia juga menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar yang besar, namun belum memberikan dampak langsung terhadap peningkatan PAD.
“Selama ini kita hanya mengucurkan dana APBD tanpa hitungan balik. Harusnya dari setiap pengeluaran, ada hasil yang kembali,” ungkapnya.
Dengan nilai APBD yang pernah mencapai Rp7 hingga Rp12 triliun, Ahmad Yani menilai Kukar seharusnya sudah mampu mengubah paradigma pembangunan daerah.
“Ketika APBD kita besar, harusnya bisa kembali menjadi potensi PAD yang nyata,” katanya.
Menurutnya, kemandirian fiskal menjadi tolok ukur penting bagi Kukar agar tidak terus bergantung pada transfer pusat.
“Kita harus ciptakan itu. Jangan hanya mengeluarkan dana, tapi tidak ada yang masuk kembali,” tegasnya.
Sebagai penutup, Yani optimistis bahwa Kukar mampu menjadi daerah yang mandiri secara keuangan.
“Kita perlu semangat, keseriusan, dan langkah konkret untuk menjadikan Kukar yang lebih mandiri secara fiskal dan berkelanjutan secara pembangunan,” tutupnya. (Adv/fa)
