DPRD Kukar Dorong RPJMD 2025–2029 Terintegrasi dengan Pembangunan IKN
Garda.co.id, Tenggarong– Wakil Ketua I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid, menegaskan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2025–2029 harus selaras dengan arah pembangunan nasional, khususnya dinamika wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Pembahasan Rancangan Awal RPJMD di ruang Badan Musyawarah DPRD Kukar, Senin (4/8/2025).
Rapat tersebut dipimpin unsur pimpinan DPRD Kukar dan dihadiri Sekda Kukar Sunggono, Plt Kepala Bappeda Kukar Syarifah Vanesa Vilna, serta anggota dewan dari berbagai fraksi.
Dalam forum itu, Abdul Rasyid menekankan posisi Kukar yang strategis sebagai penyangga langsung IKN sehingga arah pembangunan daerah harus benar-benar terkoneksi dengan provinsi maupun pemerintah pusat.
“Kita perlu melihat potensi daerah yang bisa kita koneksikan dengan provinsi dan pusat. Misalnya program Gaspol dari provinsi, itu bisa kita sinkronkan dengan program-program di Kukar,” jelasnya.
Ia menyoroti aksesibilitas yang masih menjadi kendala utama dalam mewujudkan keterhubungan tersebut.
Menurutnya, jarak fisik maupun emosional masyarakat Kukar dengan IKN masih cukup jauh sehingga perlu ditopang dengan pembangunan infrastruktur penghubung yang nyata.
“Dari Tenggarong ke Sepaku butuh tiga jam lebih. Jadi bagaimana kita bisa merasa dekat dengan IKN kalau aksesnya saja masih sulit?” ujarnya.
Rasyid kemudian mengusulkan pembangunan jalan Jonggon–Sepaku sebagai jalur utama penghubung Kukar dan kawasan inti IKN.
Menurutnya, jalur ini akan menjadi solusi konkret untuk memangkas waktu tempuh sekaligus memperkuat integrasi antarwilayah.
“Kalau jalan itu selesai, waktu tempuh bisa lebih singkat. Dan ini akan membuat Kukar lebih terintegrasi dengan IKN,” tambahnya.
Selain soal konektivitas, Abdul Rasyid juga memberi catatan kritis terhadap arah pembangunan Kukar selama satu dekade terakhir. Ia menanggapi pernyataan Bappeda bahwa Kukar masih dalam tahap membangun pondasi.
“Saya sudah 10 tahun di DPRD. Kalau selama ini baru pondasi yang kita bangun, lalu apa hasil dari yang sudah kita kerjakan selama ini?” tegasnya.
Ia mencontohkan Pulau Kumala yang dulu menjadi pusat keramaian kini mengalami mati suri. Menurutnya, potensi yang ada tidak harus dimulai dari nol, melainkan perlu dilompatkan kembali melalui program strategis.
Menutup pandangannya, Abdul Rasyid menekankan bahwa konektivitas dengan IKN harus dijadikan prioritas utama dalam RPJMD 2025–2029.
“Dengan keterhubungan dan koneksi yang kuat, Kukar bisa jadi daerah strategis yang tidak hanya menopang, tapi juga tumbuh bersama dengan IKN,” pungkasnya. (Adv/fa)
