DPRD Kukar Tekankan Program Konkret Pengentasan Kemiskinan dalam RPJMD 2025–2029
Garda.co.id, Tenggarong– Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama yang diharapkan terjawab melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara (Kukar) 2025–2029.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan perlunya program yang nyata dan tepat sasaran agar benar-benar menyentuh masyarakat kurang mampu.
Dalam wawancara usai pembahasan RPJMD pada Senin (4/8/2025), Ahmad Yani menekankan bahwa pengentasan kemiskinan tidak boleh hanya sebatas rencana.
“Harapannya, program penanganan kemiskinan ini bisa berjalan seperti yang kita inginkan. Kalau angka kemiskinan di Kukar masih 7–8 persen, maka dengan adanya RPJMD, kita berharap lima tahun ke depan tidak ada lagi warga miskin di Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Menurutnya, strategi yang digunakan harus mampu menjangkau masyarakat secara langsung tanpa melalui rantai perantara yang panjang.
Ia menilai, selama ini masih banyak program kolektif yang belum benar-benar menyasar individu yang membutuhkan.
“Kita harus support masyarakatnya secara langsung, tidak pakai perantara-perantara. Bantuan-bantuan juga harus sampai ke orangnya langsung,” tegasnya.
Ahmad Yani juga mendorong agar setiap program dalam RPJMD benar-benar memperlihatkan keberpihakan pada kelompok rentan. Bentuknya bisa berupa bantuan langsung maupun pemberdayaan masyarakat yang bisa segera dirasakan manfaatnya.
“Ini harus ada program keberpihakan kepada masyarakat miskin, yang memang terurai dalam bentuk bantuan langsung, program pemberdayaan yang menyentuh langsung, dan program-program lain yang sejenis,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa menjadi tanggung jawab sepihak. Kolaborasi antara eksekutif, legislatif, hingga seluruh elemen masyarakat diperlukan untuk mencapai target nol kemiskinan di Kukar.
“Ini menjadi tugas kita semua, supaya tidak ada lagi masyarakat miskin di Kutai Kartanegara,” pungkasnya.
Dengan komitmen bersama dan implementasi program yang tepat sasaran, DPRD Kukar optimistis tantangan kemiskinan dapat diatasi.
Melalui RPJMD 2025–2029, diharapkan kebijakan pembangunan benar-benar berpihak pada masyarakat miskin sehingga tidak ada warga yang tertinggal dalam lima tahun ke depan. (Adv/fa)
