DPRD Kukar Dorong Penanganan Serius Banjir Loa Janan Ulu dan Purwajaya, Tak Mau Hanya Jadi Agenda Rapat
Garda.co.id, Tenggarong– Bencana banjir yang menerjang Desa Loa Janan Ulu dan Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, beberapa waktu lalu menyisakan duka mendalam. Genangan air yang disebut sebagai banjir terparah dalam sejarah desa tersebut tak hanya merusak rumah warga, tetapi juga mengguncang rasa aman masyarakat setiap kali musim hujan tiba.
Menanggapi hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan langkah konkret. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Senin (7/7/2025) di ruang Komisi III, para wakil rakyat mengumpulkan semua pihak yakni dari OPD teknis, perangkat desa, hingga perusahaan-perusahaan sekitar yang diduga turut berkontribusi terhadap kondisi sungai.
“Kita tidak mau ini hanya jadi wacana atau pertemuan seremonial. Kami sudah menyusun langkah dan target waktu agar ada tindak lanjut nyata di lapangan,” tegas Hairendra, anggota Komisi III DPRD Kukar yang memimpin rapat tersebut.
Dari hasil pertemuan itu terungkap bahwa salah satu penyebab utama banjir adalah sedimentasi sungai yang semakin parah dan keberadaan permukiman warga yang berdiri di bantaran sungai. Akibatnya, saat curah hujan tinggi dan air sungai pasang, kawasan tersebut tidak mampu lagi menampung limpasan air.
Namun begitu, solusi seperti normalisasi sungai tidak bisa dilakukan begitu saja. Banyak rumah warga berada di tepian sungai, sehingga opsi relokasi pun mulai dibahas meski belum diputuskan.
“Relokasi bukan keputusan mudah. Kami sedang menelusuri apakah ada aset Pemkab yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat relokasi jika itu jadi pilihan. Tapi semua tetap harus melalui kajian dan pendekatan sosial yang matang,” jelas Hairendra.
Dalam forum tersebut, pihak perusahaan juga hadir dan mengakui bahwa tanggul milik mereka sempat jebol saat banjir terjadi. Mereka pun menyatakan komitmennya untuk membantu perbaikan infrastruktur, termasuk mendukung pemeliharaan bendungan agar tak memperparah luapan air.
“Perusahaan menyatakan siap terlibat. Ini penting, karena banjir bukan hanya soal alam, tapi juga soal tanggung jawab semua pihak yang ada di wilayah tersebut,” ujarnya.
Bagi DPRD Kukar, penanganan banjir bukan hanya soal proyek jangka pendek. Hairendra menegaskan bahwa persoalan ini harus diselesaikan dengan pendekatan sistematis, jangka panjang, dan tentu saja melibatkan masyarakat sebagai pihak yang paling terdampak.
“Kita tidak ingin masyarakat terus hidup dalam kekhawatiran setiap musim hujan. Anak-anak mereka berhak tidur nyenyak, bukan dengan rasa cemas saat air mulai naik,” tuturnya.
Sebagai langkah lanjut, DPRD akan terus mengawal proses ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring. Diharapkan, upaya ini bisa menjadi model penanganan banjir berbasis kolaborasi yang lebih efektif dan manusiawi di wilayah lainnya di Kukar.
“Ini bukan soal satu desa saja. Tapi soal bagaimana kita hadir sebagai negara dan pemerintah daerah yang benar-benar peduli,” pungkas Hairendra. (Adv/fa)
