Bedah RPJMD Kaltim 2025–2030, DPRD Soroti Pendidikan Tepat Guna dan Apresiasi Daerah Capai UHC
Garda.co.id, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur mulai membahas serius draf RPJMD 2025–2030. Fokus utama pembahasan adalah memastikan program-program strategis berjalan sesuai dengan visi-misi Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Anggota Pansus, Agusriansyah Ridwan, menyoroti pentingnya penguatan program unggulan Gratispol, yang perlu diimplementasikan secara tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masa depan.
“Salah satu hal krusial adalah infrastruktur desa. Jalan yang baik akan mempermudah akses masyarakat ke layanan pendidikan dan kesehatan,” ujar Agusriansyah.
Program pembiayaan pendidikan dari S1 hingga S3, sambung Agusriansyah, perlu diselaraskan dengan dinamika pasar kerja. Dirinya menyarankan agar kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) disesuaikan dengan perkembangan industri dan teknologi.
“Misalnya, SMK bidang pertanian perlu diarahkan pada pemanfaatan teknologi modern seperti drone dan otomasi alat pertanian,” jelasnya.
Bahkan, Agusriansyah mengusulkan agar SMK mulai membuka jurusan kreatif seperti content creator atau digital marketing, lengkap dengan pelatihan dan sertifikasi keterampilan digital.
“Industri konten digital tumbuh pesat. Kalau ada jurusan seperti ini, siswa bisa langsung siap kerja bahkan membuka peluang usaha sendiri,” tambahnya.
Lanjut Agusriansyah, apresiasi terhadap beberapa daerah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), seperti Kutai Timur dan Bontang harus dilakukan. Dirinya menilai, capaian tersebut menunjukkan komitmen serius pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan layanan kesehatan gratis yang inklusif.
“Contoh Kutai Timur yang mengalokasikan Rp35 miliar per tahun untuk BPJS gratis tanpa masa tunggu 14 hari, itu layak diapresiasi,” ujarnya.
Sebagai bentuk penghargaan, ia menyarankan agar pemerintah provinsi memberikan reward nyata, seperti pengadaan alat kesehatan, pembangunan infrastruktur medis, atau fasilitas pendukung lainnya.
“RS Sangkulirang memang sudah mendapatkan ambulans, tapi mereka masih butuh IPAL dan alat medis yang memadai,” imbuhnya.
Agusriansyah menegaskan, GratisPol bukan sekadar program ‘gratisan’, melainkan dorongan agar setiap kabupaten/kota aktif meningkatkan kualitas layanan dasar.
“Pemerintah harus hadir memberi insentif, agar daerah berlomba-lomba memenuhi standar UHC. Ini bentuk keadilan dan strategi percepatan pembangunan SDM,” pungkasnya. ( Dry/Adv/DPRDKaltim)
