Komisi IV Berkunjung Ke Sejumlah Perusahaan, Permasalahan Krusial Pun Ditemukan
Garda.co.id, Samarinda — Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kalimantan Timur ke kawasan industri tambang milik PT Lana Harita dan PT Kaltim Ferro Industri pada Kamis (19/6/2025) menguak sejumlah persoalan krusial. Mulai dari masalah lingkungan, ketenagakerjaan, hingga minimnya realisasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) jadi sorotan utama.
Salah satu temuan mencolok adalah absennya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di PT Lana Harita, meski perusahaan ini mempekerjakan lebih dari 100 karyawan. Padahal, keberadaan P2K3 merupakan kewajiban hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agus Aras menyoroti ketidakhadiran P2K3. Menurutnya, tidak hadirnya petugas sama sama dengan mengabaikan sisi keselamatan pekerja.
“Ini harus segera ditindaklanjuti. Keselamatan kerja bukan sesuatu yang bisa ditawar,” tekannyaÂ
Tak berhenti di situ, Komisi IV juga menyoroti persoalan dana kompensasi dari tenaga kerja asing (TKA) yang selama ini langsung disetorkan ke pemerintah pusat. Agus menilai skema tersebut perlu ditinjau ulang karena daerah yang merasakan dampaknya sehingga daerah juga memiliki atas hak itu.
Dirinyamendorong agar sebagian dana itu dialokasikan untuk mendukung pembangunan lokal yang lebih merata dan berkeadilan.
Kisruh juga muncul soal realisasi program CSR dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), tertera anggaran CSR nyaris menyentuh Rp7 miliar. Namun, hingga pertengahan 2025, yang terealisasi baru sekitar Rp3 miliar sejak 2023. Para wakil rakyat pun mempertanyakan terkait sisa anggaran tersebut.
“Belum ada penjelasan resmi dari perusahaan soal ketidaksesuaian angka ini,” tuturnya.
Masih di kawasan yang sama, Komisi IV turut meninjau operasional PT Kaltim Ferro Industri. Meski produksi nikel tengah melambat akibat keterbatasan bahan baku dan lesunya pasar global, ironi muncul ketika jumlah tenaga kerja asing tetap tinggi sementara pekerja lokal justru terkena imbas pemangkasan.
Lebih dari itu, aspek keselamatan kerja menjadi perhatian serius. Komisi IV mencatat adanya insiden ledakan di area operasional perusahaan. Peristiwa itu memperkuat desakan agar sistem keamanan kerja diperbarui secara menyeluruh, demi mencegah risiko yang lebih besar di masa depan.
Agus menekankan pentingnya keterlibatan perusahaan dalam memajukan ekonomi lokal, mulai dari membuka peluang kerja bagi warga hingga menggandeng UMKM dalam rantai pasoknya.
“Pemerintah harus hadir dan aktif mengawal peran industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” tukasnya. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
