Duduk Bersama Demi Kepastian Nasib: DPRD Kukar Kawal Aspirasi Honorer R3 Menuju Solusi
Garda.co.id, Kutai Kartanegara – Di balik rutinitas pelayanan publik yang tak henti, ada ribuan tenaga honorer yang setia mengabdi, meski kepastian status kerja mereka masih menggantung.
Di Kutai Kartanegara, kegelisahan itu terutama dirasakan para honorer kategori R3, mereka yang telah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) namun belum juga mendapatkan penempatan.
Menangkap keresahan tersebut, DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu, 14 Mei 2025. Forum ini digagas oleh Komisi IV dan menghadirkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bersama sejumlah perwakilan honorer R3.
“RDP ini penting agar para tenaga honorer memahami proses yang sedang berjalan. Supaya mereka tidak hanya menunggu dalam ketidakpastian,” tutur Idham, Sekretaris Komisi IV DPRD Kukar, yang juga anggota Fraksi PKS.
Dalam rapat itu, dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kukar sebenarnya telah mengirim surat resmi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, prosedur teknis di tingkat pusat menyebabkan proses penempatan belum bisa segera dilakukan.
“Sebenarnya formasi sudah ada. Hanya tinggal menunggu waktu. Tapi wajar kalau teman-teman ini khawatir. Makanya, kami di DPRD akan terus mengawal,” ucap Idham usai pertemuan.
Idham menambahkan, Komisi IV berencana membawa langsung aspirasi ini ke Jakarta untuk menemui pihak BKN. Langkah ini merupakan bentuk keseriusan DPRD Kukar dalam memperjuangkan nasib para honorer.
“Setelah pelantikan P3K selesai, kami akan berangkat ke pusat. Kita tidak akan tinggal diam,” tegasnya.
Langkah DPRD Kukar tersebut memberikan harapan baru bagi para honorer. Bagi mereka, RDP bukan sekadar forum formalitas, tapi ruang dialog yang membuka kejelasan dan menghapus kebingungan yang selama ini menggelayuti.
Di tengah dinamika regulasi dan kebijakan yang terus berkembang, peran wakil rakyat menjadi tumpuan penting. DPRD Kukar menunjukkan, mereka tak hanya bekerja dalam ruang sidang, tapi juga hadir di tengah masyarakat mendengar, menyuarakan, dan memperjuangkan.
Ketika kejelasan status bukan sekadar angka dalam dokumen, tapi soal masa depan, maka kehadiran seperti ini menjadi jawaban dari harapan yang lama tertunda. (Adv/fa)
