Maraknya Ruas Jalan Nasional Bermasalah, Abdulloh Tekankan Perhatian Serius Dari Pemerintah Pusat
Garda.co.id, SAMARINDA – Kalimantan Timur masih banyak memiliki ruas jalan yang berstatus jalan nasional, yang berarti jalan tersebut dibawah naungan pemerintah pusat sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lah yang menjadi pendanaan utamanya. Namun, perhatian terhadap kondisi jalan-jalan tersebut dinilai belum maksimal.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, mengungkapkan bahwa meski status nasional seharusnya menjamin dukungan pendanaan, kenyataannya banyak ruas jalan yang tak terawat. Ia menilai hal ini terjadi karena beban pengelolaan yang terlalu besar di pundak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), sehingga tak sedikit jalan yang luput dari perhatian.
“Memang, status jalan nasional membuat penanganan jadi tanggung jawab pusat, tapi kenyataannya belum semua diperhatikan dengan serius,” ucapnya Abdulloh, Senin (21/4/2025).
Dirinya mengatakan, terdapat dilema besar jika ingin mengalihkan status jalan nasional menjadi jalan daerah. Hal ini dikarenakan Proses pengalihan tersebut memerlukan waktu yang tidak sebentar bahkan bisa mencapai lima tahun. Dengan proses selama itu malah dikhawatirkan akan memperburuk kondisi jalan selama menunggu keputusan administratif berupa Surat Keputusan (SK).
“Maka dari itu, kami mendorong BBPJN agar bisa bertanggung jawab penuh atas status jalan nasional ini. Jangan sampai menunggu perubahan status, tapi kondisi jalan makin parah,” tuturnya.
Pimpinan Komisi III itu membeberkan beberapa ruas jalan di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) sempat diajukan untuk beralih ke jalan provinsi. Namun, karena prosesnya sangat panjang, pihaknya memutuskan untuk mendesak perhatian langsung dari pemerintah pusat.
“Daripada menunggu bertahun-tahun, lebih baik perbaikannya dilakukan sekarang. Status boleh nasional, tapi perhatian harus maksimal,” pungkasnya. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
